Samarinda, infosatu.co – Pemerataan layanan kesehatan kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk dalam pemberian penghargaan fiskal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan penghargaan fiskal kepada daerah-daerah.
Terutama daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) secara mandiri atau pemerataan layanan kesehatan.
“Daerah-daerah yang sudah bisa UHC seperti Bontang dan Kutim itu, mestinya dapat reward. Jangan sampai anggaran yang sudah mereka keluarkan untuk UHC malah tidak disuport lagi oleh provinsi,” ujarnya, Senin, 26 Mei 2025.
Seperti diketahui UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi, memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Sebagai legislator dari Dapil 6 (Bontang, Kutai Timur, Berau), Agusriansyah mengapresiasi langkah-langkah daerah yang telah mengalokasikan anggaran secara penuh untuk layanan kesehatan warganya.
Ia menilai, keberhasilan tersebut seharusnya tidak membuat pemerintah provinsi mengalihkan dukungan anggaran, melainkan memperkuatnya.
Menurutnya, insentif fiskal tetap harus diberikan, tidak dalam bentuk pengganti iuran BPJS, melainkan sebagai dukungan terhadap pengembangan layanan kesehatan lainnya.
“Kalau bisa anggaran dari provinsi tetap diberikan dengan nilai minimal sama seperti sebelumnya. Biarlah mereka gunakan untuk kegiatan lain yang juga berdampak pada kesehatan masyarakat,” tegas Agusriansyah.
Dorongan ini sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan pengurangan bantuan anggaran oleh pemerintah provinsi terhadap daerah-daerah yang dianggap sudah mandiri.
Ia khawatir, langkah tersebut justru melemahkan semangat daerah dalam menjaga dan meningkatkan capaian layanan publik.
Agusriansyah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS, berharap adanya mekanisme penghargaan fiskal yang adil dan mendorong daerah untuk terus berinovasi.
“Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC harus dilihat sebagai prestasi, bukan malah jadi alasan untuk mengurangi dukungan anggaran,” tuturnya.
Dengan alokasi yang tetap diberikan, daerah seperti Bontang dan Kutim, lanjutnya, dapat mengembangkan program-program yang ada.
“Kesehatan tambahan yang lebih komprehensif dan inovatif demi kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
