Samarinda, infosatu.co – Pemerintah pusat telah menerapkan salah satu syarat masuk ke pusat perbelanjaan (mal) hanya berlaku bagi masyarakat yang telah menerima vaksinasi Covid-19.
Penerapan menunjukkan sertifikat vaksin untuk masuk mal ini telah terlaksana di beberapa daerah di luar Pulau Kalimantan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji berpendapat bahwa saat ini Kaltim belum bisa menerapkan kebijakan tersebut.
“Kita tidak mungkin menerapkannya di sini, berbeda dengan Pulau Jawa yang vaksinnya melimpah. Jadi oke saja jika di sana melakukan hal tersebut,” ungkapnya.
Sedangkan di Kaltim dengan kondisi seperti saat ini kata Seno, belum bisa melakukan itu karena distribusi vaksin dari pemerintah pusat saja masih kurang. Bahkan masyarakat Kaltim yang menerima vaksin sekitar kurang lebih 20 persen.
“Kami akan menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa untuk saat ini masih menolak hal itu, karena memang vaksinnya masih kurang di Kaltim. Namun itu boleh dilakukan apabila herd immunity sudah tercapai dan banyak masyarakat yang menerima vaksin,” jelasnya.
Apabila nantinya Kaltim mendapat perintah atau instruksi itu, maka DPRD Kaltim akan melakukan negoisasi ke pemerintah pusat dengan alasan masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksinasi.
“Ini harus didiskusikan dengan pemerintah pusat jika nantinya Kaltim mendapat perintah tersebut,” terangnya.
Sedangkan untuk perjalanan keluar kota melalui bandara ataupun pelabuhan, politikus Gerindra itu setuju saja jika syarat memperlihatkan sertifikat vaksinasi diberlakukan.
“Kemarin kita diskusikan itu dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jadi untuk syarat vaksin diberlakukan kita setuju saja karena tidak banyak masyarakat Kaltim yang bepergian dan melakukan penerbangan. Kami merasa bahwa itu oke saja masih bisa dilakukan,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Asisten Pemkesra Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi pun sependapat bahwa kebijakan itu tidak memungkinkan jika terlaksana di Kaltim.
“Ya belum memungkinkan, karena vaksin pertama dan kedua kalau dirata-ratakan masih rendah sekali,” ucap mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim itu.
Bukan warga yang tidak mau divaksin sebab animo masyarakat untuk divaksin sebenarnya cukup tinggi, akan tetapi kuota vaksinnya yang masih rendah.
“Oleh karena itu setiap Rakor dengan pemerintah pusat, Pak Gubernur selalu meminta kuota vaksin untuk Kaltim agar dapat ditambah. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan alokasi vaksin yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” ulasnya. (editor: irfan)
