Kukar, infosatu.co – Perusahaan migas PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menyatakan menghargai setiap langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
PHSS juga menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati aspirasi masyarakat selama disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal itu terungkap di tengah sorotan publik terkait gagal panen kerang darah di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak dalam pertemuan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Kukar pada Kamis, 8 Mei 2025.
Perwakilan PHSS menyampaikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan, termasuk pengeboran migas, telah dilakukan secara selamat, andal, dan patuh terhadap seluruh peraturan lingkungan yang berlaku.
Perusahaan menanggapi hasil investigasi yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman.
Dimana sebelumnya menyampaikan analisis lingkungan seperti indeks saprobik, histopatologi jaringan, dan pelacakan polutan menggunakan isotop stabil δ13C.
Namun, PHSS menilai bahwa hasil tersebut tidak konklusif dan tidak secara langsung menyatakan bahwa penyebab gagal panen berasal dari aktivitas pengeboran mereka.
“Oleh karena itu, perusahaan tetap meyakini tidak ada hubungan antara kegiatan operasi migas dengan kejadian gagal panen kerang darah,” tegas perwakilan PHSS dalam pertemuan tersebut.
Meski begitu, PHSS menyatakan akan terus menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan otoritas terkait lainnya.
Tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan energi nasional.
Lebih lanjut, perusahaan juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan operasi hulu migas sebagai bagian dari objek vital nasional.
Dimana perusahaan ikut berperan dalam pencapaian Asta Cita Pemerintah Indonesia, khususnya dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.
“Sekali lagi, perusahaan sangat prihatin atas kejadian gagal panen kerang darah ini dan terbuka untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meminimalkan dampak yang dialami oleh masyarakat,” tambahnya.
PHSS berharap kerja sama dan dialog yang terbuka dapat terus dijaga agar penanganan masalah lingkungan seperti ini bisa diselesaikan secara komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
