Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kaltim.
Hal ini disampaikannya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Odah Etam pada Senin, 5 Mei 2025.
Data terbaru mencatat IPM Kubar berada di angka 74,76 dan Mahulu hanya 70,79, dua yang terendah dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi ini.
“Itu harapan kita, sinergi dengan visi misi gubernur terutama soal pendidikan dan kesejahteraan. Kalau dari provinsi sudah berjalan, karena kami yang mengawal dari RPJMD dan RKPD-nya,” ujar Ekti.
Ia menegaskan, program pendidikan dan kesehatan gratis yang dirangkum dalam Gratispol harus benar-benar menjangkau wilayah dengan IPM rendah. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah provinsi berencana membangun sekolah unggulan dan rumah sakit di Kubar dan Mahulu.
“Gratispol nanti berjalan, juga pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit untuk di Kubar dan Mahulu. Kita harus pikirkan peningkatan sumber daya manusia,” lanjut politisi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Ekti, pembangunan infrastruktur fisik tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan investasi pada kualitas manusia. Kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
“Kalo infrastruktur terus berjalan harus di barengi dengan manusia yang pintar. Pintarkan harus sehat dulu. Kesehatannya yang harus dijalankan, dan itu dari provinsi sudah jalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepala daerah memahami kebutuhan riil masyarakat sebelum menetapkan agenda pembangunan. IPM yang rendah seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama, bukan sekadar proyek fisik.
“IPM Kubar, Mahulu, Paser ini kepala daerah harus melihat, bukan hanya mau membuat ini dan itu. Kalo orangnya kek gitu gimana? Ini sangat penting harus diperhatikan,” katanya.
Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembangunan rumah sakit di Kubar, yang lahannya disebut telah dibebaskan seluas 20–30 hektar. Proyek ini menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah provinsi, bersamaan dengan pembangunan fasilitas pendidikan unggulan di daerah tertinggal.
“Kita dorong pembangunan SDM, jangan sampai daerah ini terus-terusan tertinggal,” tutup Ekti Imanuel.
