Samarinda, infosatu.co – Pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih lemah dan belum menyentuh akar persoalan.
Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut pendekatan yang dilakukan selama ini cenderung teknis dan kurang memberdayakan masyarakat.
Menurutnya, di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, masih sering ditemukan kebiasaan membuang sampah di area non-resmi yang jauh dari pemukiman. Hal itu mencerminkan lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran warga.
“Masalah sampah ini bukan hanya soal penumpukan, tapi soal sistem. Ada kebiasaan membuang di daerah perlintasan yang jauh dari pemukiman, padahal itu bukan TPA resmi. Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran,” ujar Salehuddin saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu, 30 April 2025.
Ia mengusulkan agar pengelolaan sampah difokuskan pada pendekatan berbasis masyarakat seperti bank sampah. Konsep ini menurutnya tak hanya murah, tapi juga mampu membentuk budaya memilah sampah sejak rumah tangga.
“Bank sampah itu sangat tepat. Murah, mendidik masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, dan punya nilai ekonomi. Ini bisa jadi peluang usaha bagi pemuda, ibu rumah tangga, bahkan UMKM,” katanya.
Salehuddin menyebut beberapa inisiatif di Kutai Kartanegara sudah berhasil menjalankan sistem bank sampah, yang membuat proses pengelolaan lebih tertata dan menghasilkan produk bernilai dari limbah rumah tangga.
Ia menekankan perlunya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan agar penanganan sampah berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan warga. Menurutnya, penguatan kolaborasi lintas sektor jauh lebih penting dibanding langsung mengadopsi teknologi tinggi.
“Kalau semua dinas bergerak bersama, kita tidak perlu langsung melompat ke TPA canggih berteknologi tinggi. Mulailah dari yang realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
DPRD, menurutnya, siap mengalokasikan dukungan anggaran selama program yang ditawarkan pemerintah daerah jelas dan terukur.
“Selama ada koordinasi dan perencanaan yang matang, kami di DPRD akan dukung. Apalagi ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan,” tegasnya.
Salehuddin mengajak seluruh pihak melihat sampah sebagai sumber daya, bukan sekadar beban. Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, ia yakin pengelolaan TPA di Kaltim bisa menjadi lebih tertib dan bernilai.
