Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menekankan tentang pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menangani pernikahan dini yang masih marak di kota tersebut.
Oleh karena itu, ia mengajak Forum Alumni Kohati (Forhati) untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan hingga kemungkinan diusulkannya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanganan pernikahan dini.
“Kita semua ingin berbuat untuk Kota Samarinda, terutama dalam penanganan masalah pernikahan usia dini,” ujar Anhar dalam audiensi antara Komisi IV DPRD Samarinda dengan Forhati di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Samarinda, Selasa (24/12/2024).
Maka, ia menyatakan bahwa pihak wakil rakyat membuka pintu lebar-lebar untuk mendiskusikan usulan yang disampaikan Forhati. Hal ini termasuk tentang kemungkinan usulan rancangan regulasi yang mengatur pernikahan dini.
“Mari kita diskusikan lebih banyak, jika teman-teman di Forhati memiliki gagasan atau konsep yang bisa diwujudkan dalam perda, kita bisa usulkan bersama,” tambahnya.
Meski berfokus pada isu pernikahan usia dini, Anhar juga menyoroti pentingnya mengatasi masalah kemiskinan, budaya, dan persyaratan agama yang turut memengaruhi fenomena tersebut.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan yang baik harus mencakup pendekatan hati-hati dan melibatkan semua pihak yang berperan di lapangan.
“Sebagus apapun peraturan yang dibuat, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, masukan dari teman-teman di sini sangat penting untuk menjadi rujukan,” kata Anhar.
Selain itu, Anhar juga menyinggung tantangan sosial lain yang dihadapi Kota Samarinda. Hal ini termasuk tingkat pengangguran dan permasalahan pendidikan.
Menurutnya, meskipun Samarinda baru saja meraih penghargaan sebagai kota layak anak, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Ia mengingatkan, meski pendidikan di Samarinda relatif baik, pernikahan usia dini dan dampak pergaulan bebas tetap menjadi tantangan besar yang perlu penanganan lebih serius.
Di akhir pertemuan, Anhar mengajak Forhati dan masyarakat untuk terus memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan yang diusulkan. Terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Pembangunan tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mentalitas dan moralitas masyarakat,” pungkasnya.
