Samarinda, infosatu.co – Dalam upaya memastikan kelancaran dan transparansi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menegaskan pentingnya pelaporan perkembangan terkini melalui Desk Pilkada.
Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim diwajibkan memberikan laporan terperinci mengenai setiap tahapan proses pilkada, mulai dari persiapan hingga pascapencoblosan.
“Laporan harus terus diperbarui, baik saat masa pencoblosan maupun pascapencoblosan. Koordinasi dilakukan melalui Zoom agar lebih efektif dan efisien,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui beberapa waktu lalu.
Desk Pilkada, menurutnya, menjadi saluran utama untuk memantau dinamika di lapangan. Informasi terkini bisa diperoleh dari perangkat daerah di kecamatan, kelurahan, hingga kantor desa.
Selain itu, laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota juga menjadi bahan pemantauan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah distribusi logistik pemilu. “Sebelum 27 November 2024, kami berharap logistik sudah sampai di semua kabupaten dan kota. Ini untuk memastikan kesiapan maksimal menjelang hari pencoblosan,” tambahnya.
Tidak hanya itu, laporan terkait pelanggaran oleh tim pasangan calon juga menjadi bagian penting dari agenda Desk Pilkada. Jika tidak ada permasalahan, laporan hanya berisi kondisi terkini sebagai wujud komitmen monitoring secara aktif.
“Setiap Senin, laporan disampaikan oleh Desk Pilkada kabupaten/kota sebagai bentuk koordinasi dengan Desk Pilkada Provinsi,” jelas Sri.
Pada masa tenang, baik KPU maupun Bawaslu tetap diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk menjaga proses pilkada tetap kondusif.
Sebagai informasi, Pilkada Serentak 2024 di Kaltim akan melibatkan 2.821.202 pemilih yang tersebar di 6.274 TPS di 1.038 kelurahan/desa.
Jumlah ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.
Dengan adanya sistem pelaporan berbasis Desk Pilkada, Sri Wahyuni berharap pemantauan pelaksanaan pilkada dapat berjalan transparan dan efektif, sehingga menciptakan demokrasi yang sehat dan berintegritas di Kaltim.
