Bontang, infosatu.co – Alokasi anggaran sebanyak Rp3 miliar untuk menangani kasus stunting yang masih tinggi di Kota Bontang, Kalimantan Timur dinilai terlalu minim. Duit sebanyak itu merupakan bagian dari anggaran kesehatan dengan total Rp27 miliar.
Sedangkan sebanyak Rp24 miliar sisanya, mayoritas didominasi untuk program BPJS. Anggota DPRD Bontang Muhammad Yusuf menyatakan bahwa porsi kecil anggaran menghambat penanganan stunting.
Yusuf menyoroti bahwa penanganan stunting harus menjadi prioritas yang lebih signifikan. “Alokasi dana ini tidak cukup untuk mengatasi masalah stunting yang kompleks, terlebih dengan keterbatasan alat ukur dan koordinasi yang lemah di lapangan,” ujarnya, Senin (28/10/204).
Ia menyarankan agar pelaksanaan program kesehatan di Bontang ditinjau ulang untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada.
Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah insentif yang rendah bagi kader kesehatan. Selama ini, mereka hanya menerima insentif sebesar Rp150 ribu per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan.
Yusuf berpendapat bahwa insentif yang minim memengaruhi motivasi kader dalam menjalankan tugas mereka. “Dengan pembayaran hanya Rp300 ribu per bulan, wajar jika mereka kurang bersemangat,” katanya.
Selain insentif, kesadaran masyarakat, terutama orang tua, dalam menimbang anak juga sangat penting. Data dari Dinas Kesehatan Bontang menunjukkan bahwa angka stunting dapat menurun jika lebih dari 80 persen masyarakat rutin menimbang anak.
Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan hal ini masih tergolong rendah. “Semakin banyak yang menimbang anak, angka stunting bisa turun. Namun, saat ini kesadaran masyarakat masih minim,” tambah Yusuf.
Yusuf juga mengangkat isu penting mengenai standarisasi penentuan kasus stunting. Ia mencatat banyak kader yang kesulitan membedakan status gizi anak secara tepat karena tidak adanya standar yang seragam.
“Standarisasi yang jelas dalam penentuan status stunting sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan lebih akurat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Yusuf mengusulkan agar pemerintah dan DPRD Bontang meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan kader di lapangan.
“Koordinasi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan, termasuk penanganan stunting,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menangani permasalahan ini.
Yusuf menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk turut berkontribusi. “Jangan kita selalu menjadi beban pemerintah, sekali-kali kita bantu pemerintah,” tutupnya.
