Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengkritik pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.
Menurutnya, hal itu bisa memicu defisit pada masa mendatang. Angkasa menyoroti ketidaktepatan pengelolaan Silpa yang berpotensi menimbulkan masalah keuangan.
“Pengelolaan Silpa yang tidak tepat bisa menjadi faktor defisit nantinya. Kalau sisa belanja bisa mencukupi Rp500 miliar atau ada kelebihan pendapatan lebih dari Rp200 miliar, itu harus diperhitungkan dengan cermat,” jelasnya saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (22/7/2024),
Angkasa memperingatkan risiko defisit jika target pendapatan tahun 2025 tidak tercapai. “Jika pendapatan tahun 2025 tidak mencapai target, defisit bisa terjadi. Kasus seperti yang terjadi di (APBD) Perubahan, setelah diaudit nilai Silpa kita ternyata tidak sebesar yang diperkirakan,” ungkapnya.
Ia juga mengkritisi penggunaan dana hibah yang besar meski dalam kondisi defisit. “Jika kita mengalami defisit, pemberian hibah juga harus dikurangi. Jangan sampai Rp200 miliar lebih,” tambahnya.
Angkasa mempertanyakan besarnya rencana Silpa meskipun APBD Samarinda telah meningkat signifikan. “Saat APBD kita Rp3,2 triliun, Silpa kita mencapai Rp500 miliar lebih. Sekarang APBD kita sudah Rp5 triliun, kenapa rencana Silpa masih sebesar 500 miliar? Saya mempertanyakan apakah angka tersebut realistis,” ujarnya.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun depan, proyek-proyek besar masih menjadi fokus, termasuk pembiayaan lanjutan untuk proyek terowongan.
“Proyek-proyek besar, seperti terowongan, masih memerlukan pembiayaan lanjutan. Sampai sekarang, proyek di Pasar Pagi belum memadai dan bisa bergeser hingga tahun 2025,” pungkasnya.
