Bontang, infosatu.co – Anggota Komisi lll DPRD Bontang Faisal mempertanyakan kesiapan dokumen terkait kelanjutan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Selambai Kelurahan Loktuan.
Sebab, di rapat sebelumnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang meminta bantuan Detail Engineering Design (DED) untuk mengajukan program Kotaku di tahap kedua.
“Jadi begitu selesai tinggal kita mengajukan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (29/6/2021).
Ia berharap agar kekurangan yang ada segera dilengkapi oleh seluruh pihak-pihak yang terkait. Sebab kata dia, bulan depan pihaknya sudah bisa mengajukan kepada pihak BPPW Kaltim untuk kelanjutan program Kotaku di Selambai.
“Tapi alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak terkait sudah berkomitmen untuk melengkapi dokumen yang kurang dari segala kekurangan dan intinya sudah siap,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Kawasan Permukiman (Perkim) dan Prasarana Sarana Umum (PSU) Dinas Perkimtan Bontang Ervina Setianingsih menyatakan bahwa DED, dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), dokumen Land Acquisition and Resetlement Action Plan (Larap), dan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang paling utama sudah terselesaikan.
“Seperti yang saya sampaikan di rapat sebelumnya dokumen RP2KPKP memang dianggarkan tahun ini dan baru selesai bulan lalu dan tinggal ditandatangani oleh Wali Kota Bontang,” tuturnya.
Selain itu, dokumen UKL dan UPL itu sudah disusun pada tahun 2020 terhadap DED yang sudah dilaksanakan karena adanya perubahan terhadap DED yang berfokus pada jalan beton dan pujasera.
“Sedangkan pihak BPPW Kaltim menyarankan bahwa untuk mengurangi kawasan kumuh di Selambai ditambahkan program air bersih, sanitasi dan persampahan,” pungkasnya. (editor: irfan)
