Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjalankan empat langkah dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang berkaitan dengan keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi. Kemudian, ketersediaan pasokan dan komunikasi efektif.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Heni Purwaningsih mengatakan bahwa upaya yang dijalankan adalah melalui operasi pasar dan pasar murah.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, seperti Dinas Pangan Provinsi Kaltim dan Perum Bulog.
“Terkait dengan kelancaran distribusi, kami telah berupaya dengan subsidi ongkos angkut,” katanya dalam jumpa pers di Ruang Wiek Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim, Jumat (22/3/2024).
“Bagaimana harga bahan pokok di Samarinda sampai ke Kabupaten Paser dan lainnya tetap sama tanpa ada kenaikan harga akibat ongkos angkut dan lainnya,” sambungnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah membuat Toko Penyeimbang yaitu Kios SIGAP (Siap Jaga Harga dan Pasokan) di Pasar Segiri Samarinda. Kegiatan ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak pemasok agar masyarakat bisa mendapat kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.
“Kami berharap Toko Penyeimbang ini bisa ada di 10 kabupaten/kota, pemerintah juga dapat segera mempersiapkan kerja sama dengan para pemasok,” tuturnya.
Sejumlah langkah tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi di Kaltim yang nilainya mulai dilihat dari indeks harga konsumen (IHK) empat kabupaten/kota per Januari 2024.
Diketahui sebelumnya pada tahun 2023, nilai inflasi Kaltim hanya dilihat dari IHK Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.
Namun, pada tahun 2024 nilai inflasi Kaltim dilihat dari IHK Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Pada Februari 2024, nilai IHK di Kabupaten Berau dan PPU berada di atas rata-rata nasional, sehingga menjadi perhatian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar bisa terkendali,” jelasnya.
“Kita akan melakukan langkah-langkah dalam upaya untuk mengendalikan inflasi, stabilitas harga dan tingkat konsumsi masyarakat di wilayah tersebut,” kata Heni.
