Balikpapan, infosatu.co – Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Yohanis Patiung melakukan reses masa sidang ke-2 di Jalan Persatuan Kelurahan Manggar Baru, Kamis (3/6/2021) kemarin.
Rata-rata aspirasi masyarakat masih klasik soal infrastuktur.
“Ada satu RT di sini yang belum ada semenisasinya dari zaman merdeka sampai sekarang belum ada realisasi,”tutur Yohanis.
Kemudian, ada juga masalah terkait administrasi kependudukan yang belum tertib.
“Saya harapkan masyarakat bisa bekerja sama untuk urusan administrasi kependudukan sebagai salah satu syarat menetap di Balikpapan. Hal ini untuk memudahkan kalau misalnya ada kepentingan atau urusan terbantu karena data administrasi itu berpengaruh terhadap anak cucu,” urainya.
Selanjutnya, untuk sekolah juga diwajibkan ada akte kelahiran dan kartu keluarga (KK). Sekarang untuk KK satu tahun baru bisa masuk jalur zonasi.
“Maksud saya kalau sudah tertib administrasi urusan lain akan mudah, karena didukung oleh administrasi yang siap,” bebernya.
Selain itu masalah Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), PDAM serta masalah infrastruktur lainnya juga menjadi perhatian. Permasalahan ini bukan sekarang, akan tetapi berapa kali ganti pemimpin tetap seperti ini. Untuk diketahui, 20 tahun yang lalu permasalahan ini sudah muncul, tetapi hingga sekarang berjalan di tempat.
“Belum ada penyelesaiannya secara tuntas terutama infrastrukturnya. Sedangkan administrasinya saja belum tertib. Tidak memerlukan dana besar saja belum terealisasi,” kritiknya.
Sosialisasi juga menjadi hal yang utama untuk dapat mencapai tertib administrasi.
“Ada imbauan dari Perwali hendaknya pemerintah wajib mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Cara sosialisasi yang sederhana saja misalnya pengumuman di tempel di dinding di kelurahan, sehingga masyarakat akan tahu apa yang akan dilakukan bila mengurus administrasi,” ucapnya.
Masyarakat Balikpapan adalah termasuk masyarakat yang cerdas. Akan tetapi aparaturnya harus proaktif mensosialisasikannya.
“Sekarang ini era digital. Semua urusan sudah gampang dengan sistem online. Tetapi banyak masyarakat yang belum tahu. Intinya sosialisasi harus digalakkan hingga kepentingan administrasi dapat dijangkau masyarakat dengan sistem online. Semua yang menjadi keluhan masyarakat akan saya bawa ke rapat Fraksi PDI-P,” tutupnya.(editor: irfan)
