Samarinda, infosatu.co – Panitia khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari empat OPD yang diundang hanya tiga OPD saja yang menghadiri RDP ini di Lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (6/4/2021). Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Pansus LKPj Rusman Ya’qub saat ditemui awak media.
“Hari ini ada empat instansi yang kita undang, namun hanya tiga yang hadir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) tidak hadir, yang hadir Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda),” ungkapnya.
OPD yang dipanggil pada hari ini berkaitan dengan pengembangan misi kelima Gubernur Kaltim. Rusman membenarkan hal ini, RDP sesi kedua ini rata-rata masuknya di misi kelima.
“Masuknya di misi kelima tentang berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik,” jelas Rusman.
Menurutnya dari semua OPD yang menghadiri RDP dengan legislatif ini, BKD merupakan OPD yang mempunyai anggaran cukup besar dibandingkan OPD lainnya.
Misalnya dengan Balitbangda, alokasi anggarannya pada tahun 2020 hanya sekitar Rp 16 miliar. Sedangkan BKD cukup besar senilai Rp 34 miliar.
Diskominfo saja hanya sekitar Rp 25 miliar. Itu pun mengalami refocusing akibat pandemi Covid-19, jadi pihaknya lebih banyak mendalami soal BKD.
“Kita mendalami bagaimana tentang analisis kebutuhan kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi. Tapi sayang bukan kepala dinasnya yang hadir, melainkan hanya kasubagnya yang datang,” paparnya.
Ketidakhadiran kepala dinas dan hanya dihadiri kasubag yang bukan bidangnya. Rusman menyayangkan karena tidak bisa memberikan jawaban yang signifikan.
“Maka itu kita agendakan kembali dan paralelkan antara biro organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan BKD,” bebernya.
Keinginan mengundang tiga OPD ini bukan tanpa sebab, namun karena ia melihat jika tiga OPD ini saling terkait di dalam pengembangan kepegawaian.
“Sementara itu kan mereka masuk di misi kelima RPJMD Gubernur Kaltim, nah itu yang mau kita dalami. Jadi hari ini masih belum banyak yang kita eksplor karena hanya berupa informasi-informasi saja,” urainya.
Politikus PPP ini menegaskan jika nantinya Pansus LKPJ akan mendalami lagi dengan mengagendakan RDP kembali. Pastinya dengan menghadirkan tiga instansi tersebut. (editor: irfan)
