Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Umum (Sekum) Gerakan Perjuangan Rakyat Kalimantan Timur (GPRKT) Fahrian Nur sangat mengapresiasi serta mendukung aksi yang dilakukan Gabungan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat (Gempur) Kaltim beberapa waktu lalu di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.
Aksi yang dilakukan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) dan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM).
“Intinya GPRKT mendukung mahasiswa-mahasiswa yang kemarin melakukan unjuk rasa di depan Kejati Kaltim. Kita senang karena mereka menyikapi kritis pemerintah. Kan pemerintah minta dikritisi dan faktanya sudah jelas,” ungkapnya ketika ditemui infosatu.co di kawasan Mal Samarinda Square Jalan M Yamin, Rabu (24/2/2021) sore.
Menurutnya, rakyat hanya berpikir bahwa dana PI itu diharapkan bisa bermanfaat untuk pembangunan khususnya di pedesaan. Namun, manfaatnya malah bukan rakyat yang menikmati melainkan oknum.
“Bahkan oknum yang bermasalah di awal, IR itu sudah bermasalah di SKK Migas dan ini harusnya menjadi catatan penting. Padahal rakyat sudah berharap dengan PI 10 persen dapat manfaat yang baik untuk pembangunan akses jalan ataupun listrik sebagai penerangan,” jelasnya.
Kasus korupsi selalu saja mencederai perjuangan rakyat Kaltim dalam bergerak memperjuangkan hak sumber dayanya yang diambil oleh oknum, namun hasilnya malah dikorupsi.
Oleh karena itu, sebenarnya tata kelola Perusda harus segera diperbaiki dan diaudit ulang. Kemudian, transparansi terhadap Perusda itu juga penting.
“Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sangat mendukung perbaikan terhadap Perusda, kalau perlu 2 tahun sekali. Menurut saya bukan hanya 2 tahun, lebih baik taruh orang profesional bukan pejabat,” ujarnya.
Meskipun pemilik saham Perusda 100 persen adalah pemerintah. Namun, pemerintah harus melakukan berbagai macam perbaikan. Ia menegaskan bahwa sebenarnya Perusda ini arahnya mau ke mana, sebagai ATM pejabat atau keuntungan masyarakat Kaltim.
“Niat Perusda ini dibentuk yaitu bagaimana mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perusahaan punya daerah bukannya menjadi ATM oknum. Jadi kita sangat mendukung kegiatan kemarin dan temuan BPK itu harus segera diapresiasi. Entah nanti akan dibentuk pansus itu silakan, ini ranahnya di DPRD,” paparnya. (editor: irfan)
