Bontang, infosatu.co – Calon Wali Kota Bontang nomor urut 2, Neni Moerniaeni menyampaikan sejumlah program unggulan di bidang maritim. Hal itu ia sampaikan dalam debat publik yang diselenggarakan KPU Bontang di Hotel Grand Mutiara (eks Oaktree), Sabtu (7/11/2020) malam
Calon Wali Kota Bontang nomor urut 1 Basri Rase bertanya kepada Neni terkait kota maritim. Dalam 5 tahun industri yang digadang menjadi industri maritim belum terlihat. Sengketa lahan sejak almarhum mantan Wali Kota Bontang Adi Darma dan periode Neni masih bermasalah untuk pembangunan peti kemas.
Menjawab pertanyaan Basri, Neni mengatakan pembangunan pelabuhan peti kemas sudah on the track (sedang dikerjakan).
Neni sudah melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV tentang kerjasama pengembangan dan pemanfaatan Pelabuhan Loktuan.
Bagi Neni, permasalahan lahan pembangunan peti kemas tidak menjadi masalah. Target selesai peti kemas tahun 2024.
“Dalam detail engineering design Pelindo IV bersama perhubungan, kami lakukan reklamasi ke sisi laut seluas 3 hektare, jadi tidak memakai lahan ke sisi darat,” ungkap Neni dalam sesi debat.
Neni sudah membentuk pokja percepatan pembangunan peti kemas yang sudah diketahui oleh sekda dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang. Menurutnya, pengerjaan pembangunan sudah maraton untuk program tahun 2021.
“Pembangunan peti kemas ini sudah selaras dengan program presiden. Salah satu strategi nasioanal dalam RPJP Nasional adalah pembangunan pelabuhan,” ujar Neni.
Neni berharap bisa meningkatkan perekonomian di bidang maritim yang ada di Kota Bontang.
Apalagi Bontang termasuk jalur navigasi internasional, jadi dengan adanya penandatanganan MoU ini akan banyak bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, Calon Wali Kota Bontang Neni bertanya kepada Calon dengan nomor urut 1 Basri, apa tindakan-tindakan Basri supaya PT Badak bisa bertahan? Apa yang harus dilakukan Basri kalau PT Badak di tutup?.
“Kita tahu Bontang bergantung dari gas termasuk PT Badak. Kontrak dengan Jepang tidak diperpanjang lagi. Apa yang harus dilakukan kalau PT Badak ditutup,” tanya Neni.
Menurut Basri, memikirkan peluang-peluang lain di bidang ekonomi kerakyatan adalah paling penting. Menghidupkan UMKM dengan memberikan bantuan bergulir dan pelatihan.
“Berbicara PT Badak dan gas adalah kewenangan pusat bukan daerah. Kita hanya bisa mendorong dan meminta supaya ada jalan baru,” bebernya.
Selanjutnya, harus menciptakan peluang-peluang lain. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan lebih penting seperti pemberian bantuan kepada UMKM dan pelatihan.
“Kita jangan berharap untuk PT Badak bisa beroperasi, kita hanya bisa mendorong,” jawab Basri.(editor: irfan)
