Penulis: Asih Editor: Irfan
Balikpapan, infosatu.co – DPRD Balikpapan dan jajaran Pemkot melaksanakan rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi atas nota penjelasan walikota terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 menggunakan aplikasi diskusi online zoom, Rabu (1/7/2020).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan ada 3 catatan penting yang kiranya disikapi oleh Pemkot Balikpapan.
“Masalah silpa yang masih tinggi, angkanya masih melebihi Rp 300 miliar. Artinya penyerapan anggaran ini belum optimal. Ini sangat disayangkan, harusnya bisa dinikmati rakyat,” bebernya.
Selanjutnya kata Thohari, fraksi-fraksi pun menyoroti sulitnya masyarakat untuk mendapat sambungan air dari PDAM. Mereka meminta agar Walikota Balikpapan serius menyikapi manajemen PDAM.
“Kalau begini terus setiap tahun berarti Direktur PDAM harus dievaluasi. Ini tanggung jawab kepala daerah dan pengawas PDAM. Saya belum lihat kinerja yang bagus saat ini,” katanya.
Selain itu yang tidak kalah penting disoroti dewan ialah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Bahwa setiap tahun masyarakat terutama orangtua siswa selalu dibuat stres dengan masalah ini.
“Hampir semua fraksi juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan untuk menambah ruang kelas baru (RKB), karena jumlah terus meningkat,” tutupnya.
