Penulis : Lilik/Hilda – Editor : Sukri
Balikpapan, infosatu.co – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019, Gubernur Kalimantan Timur memberikan penghargaan kepada sejumlah lembaga dan perseorangan yang digelar di ruang Ruhuy Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (12/12/2019).
Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2019 ini, hadir sejumlah lembaga, baik lembaga inkubator bisnis, lembaga independen maupun lembaga negara, sejumlah perusahaan dan hadir pula dari kategori perseorangan.
Pada momentum ini, Gubernur Kaltim memberikan penghargaan kepada KPU Balikpapan dalam kategori lembaga independen. Kemudian disusul dengan KPU Samarinda dan KPU Mahakam Hulu.
Pemberian penghargaan kepada KPU Kota Balikpapan ini, dikarenakan sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum, mulai dari Pemilihan Gubernur Kaltim Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Balikpapan menempatkan kaum disabilitas sebagai relawan demokrasi. Keberadaan kaum disabilitas yang ada di Balikpapan menjadi perhatian serius bagi KPU Balikpapan. Di mana KPU Balikpapan merangkul untuk bersama-sama menyukseskan jalannya Pemilihan Gubernur 2018 dan Pemilu 2019.
Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan, sejak Pilgub Kaltim 2018 dan Pemilu 2019, kaum disabilitas selalu diikutsertakan. Mereka masuk dalam salah satu relawan demokrasi dari 10 relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Balikpapan.
“Relawan demokrasi itu kan ada beberapa basis. Diantaranya basis kaum perempuan, basis kaum pemilih pemula, basis pemuda, basis keluarga, basis komunitas, basis keagamaan, basis netizen, basis kebutuhan khusus, basis komunitas dan basis disabilitas,” ujar Thoha.
Basis disabilitas inilah yang paling intens bersama KPU melakukan sosialisasi. Kendati jumlah basis disabilitas tidak begitu banyak jumlahnya, namun kepedulian KPU Balikpapan terhadap mereka terbilang tinggi.
“Mungkin bisa saja ini salah satu penilaian dari Pemprov Kaltim untuk memberikan penghargaan kepada KPU Kota Balikpapan,” tambahnya.
Pemberian penghargaan kepada KPU Balikpapan rupanya tidak sebatas mengikutsertakan kaum disabilitas selama penyelenggaraan demokrasi, namun ada beberapa kriteria lain yang menjadi dasar penilaian. Diantaranya adalah memberikan prioritas kepada disabilitas dalam menggunakan hak pilih, serta dibuatkannya TPS yang accessable terhadap kaum disabilitas.
