Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan daya saing dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi.
Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud secara resmi membuka kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Tahap I, Asesor Kompeten, dan Instruktur Kompeten Tahun 2025 pada Senin, 30 Juni 2025, di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program tahunan yang diinisiasi Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Tujuannya untuk menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, tersertifikasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks.
Pelatihan ini dilaksanakan secara serentak di lima kabupaten/kota, yaitu Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau, dengan total peserta mencapai 801 orang.
Para peserta dibagi dalam dua kategori utama, yakni tenaga kerja ahli dan lulusan baru (fresh graduate).
Program ini juga diberikan secara gratis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga kerjanya.
Menurutnya, saat ini Kalimantan Timur memiliki sekitar 147.000 tenaga kerja konstruksi, namun hanya sekitar 34.000 di antaranya yang telah memiliki sertifikat keahlian.
Bahkan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 17.000 yang resmi terdaftar di LPJK.
“Kondisi ini menunjukkan masih banyak tenaga kerja konstruksi kita yang belum bersertifikat. Padahal, sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi syarat mutlak bagi pekerja yang terlibat dalam proyek strategis nasional maupun daerah,” tegas Gubernur.
Ia juga mengingatkan bahwa standar mutu pembangunan tidak boleh ditawar.
Infrastruktur yang dibangun tanpa mengikuti standar teknis dapat membahayakan keselamatan publik.
Oleh karena itu, sertifikasi keahlian menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja benar-benar memiliki kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh keberhasilan, Gubernur Rudy menyinggung bangunan Kantor Gubernur Kaltim yang telah berdiri sejak tahun 1984 dan masih kokoh hingga hari ini.
Hal itu, menurutnya, adalah buah dari perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang memenuhi standar teknis tinggi.
Lebih jauh, Rudy menyebut bahwa Kalimantan Timur saat ini berada di peringkat ketiga nasional sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor konstruksi.
Oleh sebab itu, program pelatihan dan sertifikasi ini tidak hanya menjadi agenda teknis, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat daya saing daerah dalam menyongsong era Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Melalui pelatihan ini, kita ingin menciptakan tenaga kerja yang bukan hanya ahli, tapi juga bertanggung jawab dan paham risiko teknis di lapangan. Kita ingin pastikan pembangunan ini berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Pelatihan ini juga disebut sebagai bentuk kontribusi nyata Pemprov Kaltim dalam mengurangi kesenjangan keterampilan dan membuka peluang kerja baru.
Tenaga kerja yang belum bersertifikat akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan serupa pada tahun-tahun mendatang.
Gubernur pun menutup sambutannya dengan menyampaikan harapan besar bahwa pelatihan ini menjadi fondasi kuat dalam menciptakan SDM konstruksi berkualitas internasional, yang mampu membawa Kalimantan Timur melangkah lebih jauh sebagai wilayah penopang utama pembangunan nasional. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
