Bontang, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris secara tegas akan memperjuangkan persoalan Kampung Sidrap untuk bisa masuk wilayah Kota Bontang yakni dengan melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu lantaran usaha pihaknya dan berbagai pertemuan telah dilakukan guna memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bermukim di 164 hektare di wilayah Kampung Sidrap.
“Sudah 130 kali perjalanan yang kita lalui untuk Kampung Sidrap, sudah sangat panjang,” ungkapnya dalam rapat bersama Pemkot Bontang di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Rabu (1/9/2021).
Menurutnya, ada beberapa keganjalan yang ditemukan dalam proses penentuan tapal batas wilayah Kutim dan Bontang.
Politikus Gerindra itu melihat adanya pergeseran patok batas yakni dimana kalau dilihat patok sebenarnya justru wilayah Kampung Sidrap masuk Kota Bontang. Sebab batas wilayah yang dipatok sepanjang batas utara tapi nyatanya belok ke timur.
Lebih jauh, terlihat jalur pipa gas di sepanjang jalan menuju PT Pupuk Kaltim digunakan menjadi batas wilayah Bontang dan Kutim.
“Bagaimana kalau pipanya ada yang ambil terus dibawa berarti tidak ada batas,” terangnya.
Tidak sampai di situ, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2005 terkait batas wilayah tidak pernah ada sosialisasi ke masyarakat.
“Saat itu merupakan kelemahan Pemkot Bontang yang tidak pernah sosialisasikan kepada warga yang akan terdampak akan aturan ini,” jelasnya.
Hal itulah yang membuat DPRD Bontang secara tegas akan membawa persoalan tapas batas Kampung Sidrap menuju MK.
Tak hanya itu dirinya menegaskan jika Pemkot Bontang tidak ingin mengajukan gugatan ke MK, maka langkah melalui paripurna DPRD Bontang akan menjadi solusi alternatif.
“Dengan dasar surat mandat masyarakat akan diparipurnakan kemudian diberikan kepada pemerintah daerah, kan mereka warga Bontang,” pungkasnya. (editor: irfan)
