Samarinda, infosatu.co – Program pendidikan gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud–Seno Aji telah menjangkau 159 ribu mahasiswa.
Namun, di balik capaian besar itu, program ini belum sepenuhnya bebas biaya dan masih menyisakan persoalan pemerataan.
Isu tersebut mencuat dalam forum Kalimantan Timur Strategic Isu Monitoring yang digelar KASTRAT BEM FISIP Universitas Mulawarman di Gedung Rektorat Unmul.
Forum yang digelar tersebut dengan tema “menakar satu tahun kepemimpinan Rudy-Seno (janji pendidikan gratis dan realitas implementasinya).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari paket program “Gratispol” yang mencakup enam sektor layanan publik.
“Karena enam program ini semuanya gratis, maka kita sebut Gratispol,” ujarnya, Selasa, 31 Maret 2026.
Selain pendidikan, program tersebut juga mencakup layanan kesehatan gratis, Wi-Fi publik, bantuan rumah layak huni, perlengkapan pendidikan, hingga program keagamaan.
Kebijakan ini diarahkan sebagai bentuk pengembalian manfaat anggaran daerah kepada masyarakat.
Namun, implementasi program tidak langsung berjalan sejak awal. Ketiadaan dasar hukum dan belum tersedianya anggaran sempat menjadi kendala, hingga akhirnya pemerintah melakukan penyesuaian.
“Karena tidak ada anggarannya, maka kita geser menjadi prioritas,” kata Seno.
Pada tahap awal, program dijalankan secara terbatas dengan menyasar mahasiswa baru. Bahkan, dalam praktiknya mahasiswa sempat membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) terlebih dahulu sebelum kemudian dikembalikan melalui mekanisme pemerintah.
Seiring evaluasi, cakupan program meningkat signifikan hingga mencapai 159 ribu mahasiswa.
“Artinya kita bisa meng-cover lebih banyak mahasiswa. Ini perkembangan yang sangat signifikan,” tegasnya.
Meski demikian, istilah “gratis” dalam implementasinya belum sepenuhnya utuh. Pemerintah hanya menanggung UKT pada kisaran Rp5 juta hingga Rp7,5 juta per semester.
“Memang ada yang masih membayar selisih. Ada yang membayar sekitar satu juta, ada juga yang sampai satu setengah juta,” ungkapnya.
Meski begitu, sebagian besar mahasiswa tidak lagi terbebani biaya kuliah. “Lebih dari 120 ribu mahasiswa tidak membayar sepeser pun,” lanjut Seno.
Untuk memastikan program tepat sasaran, pemerintah juga memperketat syarat penerima setelah menemukan adanya penyalahgunaan data.
“Kita temukan ada yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Ini bentuk kehati-hatian,” tegasnya.
Di sisi lain, kebijakan ini disebut turut mendorong peningkatan partisipasi pendidikan hingga mendekati 100 persen, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas perguruan tinggi, termasuk Universitas Mulawarman yang kini berakreditasi unggul.
Meski menunjukkan perkembangan, pemerintah mengakui masih terdapat kelemahan, terutama dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa.
“Kami akui update informasi masih kurang. Ini akan kami perbaiki,” ujarnya.
Ke depan, evaluasi terhadap kemampuan fiskal daerah akan menjadi dasar untuk memperluas cakupan pembiayaan, termasuk kemungkinan menanggung penuh UKT di atas batas yang saat ini ditetapkan.
