infosatu.co
DPRD KALTIM

Yusuf Mustafa Turun ke Lapangan Sosialisasi Perda Pajak Daerah

Yusuf Mustafa, anggota DPRD Kaltim saat ditemui media usai gelar sosialisasi terkait Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011. (Foto: Lilik)

Balikpapan, infosatu.co – Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menggelar sosialisasi terkait Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah di Aula Kelurahan Graha Indah Jalan Projakal RT 54, Sabtu (10/4/ 2021).

Suasana sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah di Aula Kelurahan Graha Indah Jalan Projakal RT 54, Sabtu (10/4/ 2021).

Tampak hadir narasumber Sutarno, Ketua LPM Balikpapan Damanhuri, Wakil Camat Balikpapan Utara Harun, dan Lurah Graha Indah Satrio serta sejumlah undangan yang hadir mayoritas RT se-Graha Indah.

Dalam kesempatan itu, Yusuf Mustafa mengatakan pajak daerah yang disosialisasikan ada lima yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok,” tuturnya.

Ia menambahkan sosialisasi ini maksudnya antara lain untuk meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah Kaltim perlu untuk disempurnakan serta disesuaikan terhadap kondisi pemungutan pajak di Kaltim.

Foto bersama usai sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019

Saat ini dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kini terjadi perubahan status Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), maka Perda Kaltim tentang pajak daerah perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Dalam sosialisasi itu, antusias warga sangat tinggi mendengarkan masalah pajak dan mereka kebanyakan pembayar pajak yang aktif.

“Harapan saya masyarakat dengan rutin membayar pajak untuk peningkatan pendapatan daerah (PAD). Sehingga arahnya untuk pembangunan infrastruktur yang semua itu untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya. (editor: irfan)

Related posts

DPRD Kaltim Awali Pembahasan Raperda Lingkungan dengan KLHK

Adi Rizki Ramadhan

DPRD Kaltim Gali Strategi Efektivitas Agenda dan Etika Kelembagaan DPRD DIY

Adi Rizki Ramadhan

Jalur Darat Terputus, Hasanuddin: Perlu Helikopter Tangani Bencana di Mahulu

adinda

You cannot copy content of this page