Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Yonavia, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk tim pemantau harga sembako di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pasca penyaluran bantuan pangan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan distribusi bantuan tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.
Menurutnya, wilayah perbatasan seperti Mahulu memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang, karena biaya transportasi yang tinggi.
Kondisi ini membuat harga kebutuhan pokok kerap lebih mahal dibanding daerah lain.
Setelah adanya bantuan pangan, pengawasan harga perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara sepihak.
“Distribusi bantuan sebaiknya diiringi dengan pengawasan harga. Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara sepihak,” kata Yonavia, Selasa, 12 Agustus 2025.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, bantuan pangan memang dapat meringankan beban masyarakat di daerah terpencil.
Namun tanpa pengawasan yang memadai, bantuan tersebut justru berpotensi dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi.
“Kalau stok barang menumpuk di pasar akibat bantuan, harga bisa turun, tetapi sebaliknya kalau stok berkurang atau distribusi terganggu, harga bisa melonjak. Pemerintah perlu memastikan rantai distribusi tetap lancar,” tegasnya.
Ia menambahkan, akses transportasi ke Mahulu yang mengandalkan jalur sungai dan udara membuat biaya logistik tinggi, sehingga harga barang sangat rentan naik terutama saat cuaca buruk atau pasokan terhambat.
“Koordinasi antarinstansi sangat penting. Pemprov, Pemkab, dan aparat di lapangan harus bersinergi memantau harga serta memastikan bantuan pangan tepat sasaran,” ujarnya.
Yonavia juga mendorong pembentukan tim pemantau harga yang rutin turun ke pasar untuk melihat kondisi riil.
Tim ini, menurutnya, sebaiknya melibatkan unsur pemerintah, aparat, dan perwakilan masyarakat agar pengawasan berjalan transparan.
“Kalau pengawasan dilakukan secara bersama, potensi penyimpangan bisa ditekan. Masyarakat pun merasa dilibatkan dan bisa memberikan informasi langsung,” imbuhnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa bantuan pangan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi menekan biaya hidup masyarakat.
Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah jangka panjang, seperti membangun infrastruktur transportasi dan mendorong produksi pangan lokal.
“Kalau ketergantungan pada pasokan dari luar daerah bisa dikurangi, harga kebutuhan pokok akan lebih stabil. Mahulu punya potensi pertanian yang bisa dikembangkan,” tuturnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti pengawasan harga di Mahulu pasca bantuan pangan.
Menurutnya, kestabilan harga adalah kunci agar program bantuan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan warga.
“Kami akan terus memantau dan menerima laporan dari masyarakat terkait perkembangan harga sembako. Jika ada masalah, DPRD siap memfasilitasi pembahasan bersama pemerintah,” pungkasnya.
