Bontang, infosatu.co – Anggota Komisi III Dewan DPRD Bontang Yassier Arafat menyampaikan jika Berbas Pantai masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan salah satu program pemerintah pusat bersama daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Akan tetapi, progtam Kotaku di wilayah Berbas Pantai tidak berjalan lantaran terkendala pada anggaran. Kata dia, pada tahun 2018 sudah mengusulkan Detail Engineering Design (DED) dengan anggaran sebesar Rp1 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya Rp 70 juta.
“Itu sudah di anggarkan oleh Pemkot Bontang sebesar Rp 1 miliar. Tapi yang terealisasi hanya Rp 70 juta. Itu sangat kecil makanya diusulkan lagi di 2022 melalui SIPD,” ungkapnya beberapa waktu lalu kepada infosatu.co.
Ia menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan kota perihal anggaran agar program Kotaku di Berbas Pantai segera terealisasi. Sebab menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD Bontang tentu tidak cukup.
“Belajar dari pengalaman di daerah Selambai yang membutuhkan proses panjang, jangan sampai terulang kembali,” tuturnya.
Politikus Golkar itu juga membeberkan bahwa Kelurahan Berbas Pantai masuk dalam program Kotaku dari pemerintah pusat. Hal itu terbukti dengan Surat Keterangan (SK) dari kawasan kumuh yang menjadi persyaratan utama, termasuk meliputi tujuh aspek.
“Yakni kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan pengamanan,” terangnya.
Tak hanya itu, tingginya kasus demam berdarah (DB) di daerah itu juga menjadi faktor untuk segera melakukan program Kotaku ini.
“Kalaupun tidak ada SK, kawasan kumuh tidak bisa masuk dalam program Kotaku, itu syarat utamanya. Termasuk ketika melakukan peninjauan di RT 18,19 dan 20 serta permasalahan sampah,” pungkasnya. (editor: irfan)
