Jakarta, infosatu.co – Prioritas penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Ia memaparkan komitmen Kemenkumham dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
“Kemenkumham sendiri konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN),” ungkapnya saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, di JIExpo Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Yosanna juga membeberkan dalam kegiatan forum Temu Bisnis Tahap IV tersebut, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
“Kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Coaching Clinic bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Asasi Manusia, kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),” tuturnya.
Temu Bisnis Tahap IV merupakan kegiatan kolaborasi Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap VI, yang terintegrasi dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).
Sebagai informasi, kegiatan itu nantinya berlangsung selama tiga hari sejak Kamis 3-5 Agustus 2023. Kegiatan itu merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
