Pakem Kutim,infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sedang aktif memperkuat sektor pendidikan sebagai bagian dari visi “Menata Kutim Sejahtera untuk Semua”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim telah merancang berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengatakan bahwa peningkatan SDM dilakukan melalui sejumlah program. Hal ini termasuk beasiswa, bantuan operasional sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, akreditasi sekolah, dan penguatan kapasitas tenaga pendidik.
“Langkah-langkah peningkatan sektor pendidikan ini sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu, serta memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata,” tutur Mulyono kepada MSI Group, di ruang kerjanya, Kamis (23/11/2023).
Kemudian, Pemerintah Kabupaten Kutim menjabarkannya dalam tujuh program unggulan. Hal ini tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutim.
Mulyono menegaskan bahwa pembenahan internal telah dilakukan untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana.
“Kita lakukan konsilidasi, rapat dengan para kepala bidang. Kita evaluasi sejauh mana capaian program-program ini. Setelah kita evaluasi, ada lima program yang sudah dijalankan secara maksimal,” katanya.
“Tinggal dua program yang belum maksimal dan ini harus kita tuntaskan yaitu sarana dan prasarana, serta akreditasi,” lanjut Mulyono.
Menurutnya, untuk sarana prasarana dan akreditasi yang tercatat belum maksimal karena masih terdapat sekolah kekurangan fasilitas. Selain itu, sebagian belum terakreditasi kategori A.
Mulyono optimis seluruh sekolah di wilayah Kutim dapat tersentuh oleh tujuh program unggulan tersebut. Terkait akreditasi sekolah, pihaknya fokus pada tiga bidang, yaitu PAUD, SD, dan SMP, dengan melakukan bedah terkait syarat indikator akreditasi.
“Kami hanya menangani tiga bidang sekolah saja, mulai dari PAUD, SD dan SMP. Sedangkan SMA dan SMK itu wewenang pemerintah provinsi. Sementara Madrasah wewenang Kemenag,” tambahnya.
Selain itu, Disdikbud melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), pustakawan, dan operator sekolah, dalam bimbingan teknis (bimtek). Hal ini untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait akreditasi berjalan maksimal.
“Kita latih supaya betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal yang berkaitan dengan akreditasi,” ujarnya.
