Kutim, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase pengetatan anggaran setelah porsi Dana Transfer Umum dari pusat merosot tajam.
Namun, situasi fiskal yang menyusut itu tidak membuat pemerintah daerah menangguhkan 50 Program Unggulan yang telah dijanjikan pada periode pembangunan lima tahun ke depan.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Kutim, M. Syaiful.
Syaiful menyebut pemerintah daerah harus mengatur ulang ritme pembangunan agar tetap selaras dengan kapasitas keuangan yang baru.
Ia mengungkapkan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dari sebelumnya sekitar Rp9,2 triliun menjadi Rp4,8 triliun, memaksa pemerintah mengambil langkah adaptif tanpa menghilangkan substansi program.
“Kondisi idealnya memang semua agenda pembangunan bisa dimulai bersamaan. Tapi dengan ruang fiskal yang menyempit hampir separuh, kami mesti menata jadwal dan tahapannya,” ujar Syaiful, Rabu, 19 November 2025.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian bukan berarti mengurangi komitmen, melainkan menempatkan program pada jalur yang lebih realistis.
Menurut Syaiful, 50 Program Unggulan itu telah diformulasikan berdasarkan visi kepala daerah dan mengikuti pedoman regulasi Kementerian Dalam Negeri.
Dalam situasi tekanan anggaran, strategi utama adalah mengalihkan fokus pada waktu, prioritas, dan skala.
“Programnya tetap berjalan. Yang berubah mungkin urutannya, karena kami perlu menimbang potensi, urgensi, dan efektivitas setiap sektor. Jika nanti kapasitas fiskal membaik, seluruh program bisa digarap bersamaan,” katanya.
Justru dalam masa penyusutan anggaran ini, kata Syaiful, pemerintah melihat peluang untuk menata kembali arah pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Ia menilai masa awal kepemimpinan merupakan momen penting untuk menyaring sektor-sektor dengan dampak langsung bagi masyarakat.
“Sekarang waktunya kita mengonsolidasikan kembali apa yang paling memberi dampak. Ini bagian dari proses penyesuaian yang wajar di awal periode,” ujarnya.
Sederet program prioritas itu dibagi ke dalam tiga kategori besar yakni Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat.
Masing-masing klaster memuat agenda lintas sektor, mulai dari pendidikan, infrastruktur dasar, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Program beasiswa hafidz dan hafidzah untuk pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Juga ada bantuan pembangunan seribu rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah, dukungan dana Rp250 juta untuk setiap RT, hingga penyediaan kendaraan operasional tingkat desa masuk dalam daftar agenda tersebut.
Ada pula rancangan asuransi pertanian gagal panen, pembukaan 100 ribu hektare lahan pertanian baru, insentif guru swasta dan penyuluh, beasiswa stimulan serta tuntas, hingga layanan pendidikan dan kesehatan gratis.
Untuk infrastruktur dasar, pemerintah menargetkan distribusi listrik 24 jam di seluruh desa, perluasan jaringan air bersih, layanan internet gratis di sekolah, serta pengadaan mesin layanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mandiri di tiap desa.
“Kami ingin pembangunan betul-betul menyentuh kehidupan orang banyak, tidak hanya berupa bangunan besar, melainkan fasilitas yang mereka gunakan sehari-hari,” tutur Syaiful.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan bertahap justru memberi ruang bagi evaluasi berkala.
Dengan demikian, Pemda dapat memastikan bahwa tiap program tidak hanya formalitas, tetapi memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur dari tahun ke tahun.
“Tahapan ini bukan berarti kualitasnya dikurangi. Justru dengan pola seperti ini, pemantauan bisa dilakukan lebih terarah,” katanya.
Syaiful mengakui bahwa pemangkasan dana dari pusat memang menghambat ruang gerak banyak daerah, termasuk Kutim. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak ingin terjebak dalam stagnasi.
Fokus utama adalah menjaga kesinambungan visi kepala daerah agar tidak terputus oleh gejolak fiskal.
“Yang penting arah besarnya tidak berubah. Mungkin langkahnya lebih kecil, tapi kita tetap bergerak,” ujarnya.
Untuk menopang keberlanjutan program, Bappedda tengah menyiapkan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Di saat yang sama, pemerintah juga akan melakukan efisiensi pada pos-pos belanja yang dinilai tidak mendesak.
Upaya membuka kerja sama pendanaan dengan sektor swasta pun mulai dipertimbangkan, terutama melalui skema pembiayaan alternatif yang tidak membebani APBD secara langsung.
Dengan pendekatan yang lebih realistis namun tetap menjaga arah pembangunan, Pemkab Kutim berharap paket 50 Program Unggulan tersebut dapat berjalan sebagai motor transformasi sosial dan ekonomi di seluruh kecamatan.
“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa meski fiskal sedang sempit, komitmen pelayanan tidak berubah,” pungkas Syaiful. (Adv).
