Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel kembali menyoroti kondisi pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang dinilai masih tertinggal, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan.
Menurut Ekti, daerah perbatasan seperti Mahulu menghadapi banyak keterbatasan yang berdampak langsung terhadap akses pendidikan masyarakat.
Salah satu solusi yang tengah dibahas adalah pembangunan unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru di wilayah tersebut.
“Baru saja kami berdiskusi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk wilayah Kutai Barat dan Mahulu. Salah satu poinnya adalah rencana pembangunan SMK di Mahulu,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan kondisi di Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu, yang hingga kini hanya memiliki satu SMA Negeri dengan kapasitas sekitar 400 siswa.
Dengan pertumbuhan jumlah pelajar setiap tahunnya, daya tampung itu dipandang tidak lagi memadai.
“Kalau hanya mengandalkan satu sekolah menengah atas, jelas tidak cukup. Sudah saatnya dibangun unit sekolah tambahan agar kebutuhan pendidikan masyarakat bisa terpenuhi,” tegas Ekti.
Namun, realisasi pembangunan sekolah baru juga memerlukan dukungan pemerintah kabupaten, terutama terkait ketersediaan lahan.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera menghibahkan lahan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan pendidikan.
Hingga saat ini, Mahulu baru memiliki empat SMA Negeri, dan pembahasan mengenai jurusan untuk SMK baru masih berlangsung.
Menurut Ekti, penentuan jurusan harus selaras dengan karakteristik lokal serta kebutuhan dunia kerja di kawasan perbatasan.
Sementara itu, untuk wilayah Kutai Barat, Ekti menilai ketersediaan sekolah menengah sudah cukup baik.
Namun, ia tetap mendorong adanya pengembangan, salah satunya melalui pendirian sekolah unggulan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
“Kami juga sudah koordinasi dengan Kepala Bidang SMK. Untuk Kubar, arah pengembangannya lebih ke model sekolah unggulan,” terangnya.
Lebih jauh, Ekti menyebut langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Kalimantan Timur dalam memperkuat pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang tergolong 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Ini bagian dari upaya pemerataan pendidikan di seluruh Kaltim. Generasi muda Mahulu juga berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” tutupnya.
