Samarinda, infosatu.co – Keputusan pemerintah mencabut larangan bagi pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram (kg) atau biasa disebut gas melon disambut positif oleh berbagai pihak.
Namun demikian, kebijakan ini dinilai perlu diiringi dengan pengawasan ketat guna mencegah potensi permasalahan di lapangan.
Wakil Ketua (Waket) DPRD Samarinda Ahmad Vananzda menegaskan bahwa distribusi gas bersubsidi ini tidak hanya berkaitan dengan regulasi. Namun, juga ketersediaannya bagi masyarakat, khususnya di daerah pinggiran.
“Pemerintah harus memastikan distribusi gas melon berjalan lancar tanpa hambatan. Jangan sampai pencabutan larangan ini justru dimanfaatkan oleh spekulan untuk menimbun atau menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya pada Jumat, 14 Februari 2025.
Vananda mengingatkan bahwa elpiji 3 kg merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pemantauan di tingkat pengecer dan agen distribusi.
“Kami tidak ingin ada pihak yang menyalahgunakan kebijakan ini demi keuntungan pribadi. Distribusi harus dikendalikan agar gas benar-benar tersedia bagi masyarakat dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Menurut Vananzda, Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan (Disdag) dan instansi terkait telah menyatakan kesiapannya dalam mengawasi distribusi gas melon setelah larangan pengecer dicabut. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kelangkaan serta memastikan pasokan tetap stabil.
Ia berharap kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat tanpa memunculkan persoalan baru. Dengan pengawasan yang ketat, harga gas melon dapat tetap terjangkau dan distribusinya merata di seluruh wilayah Samarinda.
