Probolinggo, infosatu.co – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Fahmi AHZ bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto memimpin penertiban sekaligus peninjauan sungai di Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan.
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penanganan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Oemar Sjarief, Kepala Dinas Sosial Rachmad Hidayanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hengki Cahjo Saputra.
Juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Taufik Alami, Kepala Dinas
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian Hudan Syarifudin, Kepala Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Agus Budianto.
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Krejengan serta jajaran perangkat daerah terkait lainnya.
Penertiban diawali dengan peninjauan langsung kondisi sungai di Dusun Sumber Banger, Desa Opo-Opo.
Sungai tersebut diketahui sering meluap saat hujan deras, sehingga menggenangi permukiman warga di Dusun Sumber Banger dan Dusun Curah Kates Desa Opo-Opo, serta Dusun Krajan Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan.
Selain melakukan asesmen dan monitoring lapangan, Wabup Fahmi dan Sekda Ugas juga berdialog langsung dengan masyarakat setempat guna menyerap aspirasi serta membahas rencana normalisasi sungai agar bencana banjir tidak kembali terulang.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Fahmi yang didampingi Sekda Ugas juga menyerahkan bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) kepada warga terdampak banjir.
Mereka sekaligus meninjau secara langsung dampak luapan air sungai yang menggenangi sejumlah rumah warga.
Wabup Fahmi AHZ menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama tim lintas perangkat daerah telah melakukan asesmen terpadu di sejumlah wilayah terdampak banjir.
“Kami bersama tim lengkap dari Kabupaten Probolinggo melakukan asesmen terpadu, khususnya di wilayah Desa Jatiurip dan Opo-Opo,” katanya.
“Selain meninjau langsung, kami juga berdiskusi dengan masyarakat untuk menentukan langkah penanganan yang paling cepat dan tepat,” ungkapnya, Kamis 22 Januari 2026
Berdasarkan hasil asesmen sementara, Wabup Fahmi menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi langkah paling mendesak untuk segera dilakukan.
“Hasil asesmen menunjukkan bahwa yang harus segera dilakukan adalah normalisasi sungai. Sungai mengalami pendangkalan dan sedimentasi sehingga daya tampung air berkurang,” ujarnya.
“Alhamdulillah masyarakat sudah memberikan izin sehingga alat berat bisa segera diturunkan,” tegasnya.
Wabup Fahmi juga mengungkapkan masih ditemukan bangunan dan tanaman di sempadan sungai yang secara aturan tidak diperbolehkan.
Namun setelah diberikan pemahaman, masyarakat dapat menerima rencana penertiban tersebut.
“Memang awalnya ada warga yang keberatan, tetapi setelah kami jelaskan bahwa di sempadan sungai tidak boleh ada bangunan maupun tanaman, Alhamdulillah masyarakat bisa memahami,” jelasnya.
Terkait kemungkinan alih fungsi lahan, Wabup Fahmi menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah belum mengarah ke tahap tersebut.
“Untuk alih fungsi lahan belum sampai ke sana. Fokus utama kita sekarang adalah menyelesaikan sedimentasi sungai dan penataan sempadannya terlebih dahulu,” katanya.
“Jika ke depan ada kebijakan lanjutan, tentu akan disosialisasikan,” tambahnya.
Pemkab Probolinggo optimistis melalui langkah penanganan yang terintegrasi serta dukungan penuh dari masyarakat, permasalahan banjir yang terjadi dalam dua tahun terakhir dapat diminimalisir dan ditangani secara berkelanjutan.
