Samarinda, infosatu.co – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang kini mulai merambah wilayah perkotaan sebagai bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan menyampaikan bahwa pihaknya telah terlibat dalam sejumlah pertemuan teknis bersama Kementerian Pertanian, guna memahami skema implementasi Oplah yang sebelumnya difokuskan pada daerah pertanian besar seperti Penajam Paser Utara dan Paser.
“Kami sudah mengikuti beberapa agenda virtual bersama kementerian. Ini program strategis yang punya potensi besar, dan kami siap untuk mendukung setiap tahap pelaksanaannya,” ungkapnya beberapa hari yang lalu.
Ia mengatakan program tersebut masih dalam tahap awal sosialisasi dan pemetaan. Meski belum tersedia data pasti mengenai luas lahan yang akan dioptimalisasi, sejumlah wilayah di Samarinda seperti Kelurahan Makroman dan Lempake disebut telah diidentifikasi memiliki potensi pengembangan.
“Memang belum ada angka pasti, tapi beberapa lokasi sudah dipertimbangkan. Program ini bisa menjadi solusi untuk membangkitkan kembali sektor pertanian kota yang terpinggirkan,” lanjutnya.
Selain itu juga menilai, krisis lahan pertanian di kawasan urban menjadi tantangan serius dalam membangun kemandirian pangan. Oleh karena itu, optimalisasi lahan perkotaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan program Oplah tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis di lapangan, tetapi juga pada sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang kuat, ia menilai program sebesar ini akan sulit mencapai hasil maksimal.
“Sinergi tidak bisa ditawar. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak seirama agar tujuan swasembada benar-benar tercapai,” tegas Viktor.
Sebagai legislator yang membidangi urusan pertanian dan ketahanan pangan, Viktor memastikan Komisi II akan memainkan peran aktif dalam pengawasan dan evaluasi.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat program Oplah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Fungsi kami adalah memastikan program berjalan tepat sasaran. Setiap rupiah yang diinvestasikan harus berbuah nyata di masyarakat,” tutupnya.
