Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mengatakan bahwa tim terpadu perlu dibentuk guna memantau distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Benua Etam.
Nantinya, tim terpadu itu melibatkan sejumlah pihak, seperti pemerintah provinsi, kepolisian, kejaksaan, dan Disperdindagkop. Mereka akan berperan dalam pendataan dan pengawasan terhadap distribusi BBM. Hal ini juga termasuk BBM yang digunakan oleh nelayan.
Tim terpadu itu bakal memiliki peran penting dalam mengatasi kelangkaan dan masalah kendaraan luar daerah yang mengisi BBM bersubsidi di SPBU wilayah Kaltim.
“Dengan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga terkait, diharapkan Kaltim dapat mengatasi masalah ini dan memastikan pasokan BBM yang cukup untuk masyarakat,” ujarnya di DPRD Kaltim, Jumat (3/11/2023).
Menurut Sapto, pembentukan tim terpadu merupakan upaya konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut.
“Langkah-langkah konkret sedang diambil untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tim terpadu akan bekerja sama dengan pihak PT Pertamina (Persero). Kemudian nantinya, tim tersebut akan menilai daerah yang membutuhkan pasokan BBM dengan cermat.
Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kuota BBM Kaltim tidak habis digunakan oleh kendaraan luar daerah.
Selain itu, politikus Golkar itu juga menekankan perlu adanya mengklarifikasi tujuan kedatangan kendaraan luar daerah.
“Apakah mereka hanya melewati Kaltim atau akan tinggal untuk jangka waktu tertentu?” ujarnya.
Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan jelas untuk mengatur kuota BBM yang tersedia. Sebab masalah kelangkaan BBM juga terkait dengan praktik ilegal yang marak, di mana oknum-oknum tertentu terlibat dalam penggunaan BBM secara tidak sah.
“Di sini juga peran penting aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan dan menindak oknum-oknum ilegal ini,” terangnya.
