Jakarta, infosatu.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan bahwa sektor pertanian dan peternakan perlu terus dikembangkan di provinsi tersebut.
Salah satu alasannya, masih tersedianya lahan yang luas dan potensial di Benua Etam.
Akmal meminta organisasi perangkat dearah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengembangkan sentra-sentra produksi kebutuhan holtikultura.
Upaya yang dilakukan dengan kolaborasi pemerintah kabupaten/kota, seperti Panajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serta daerah lainnya di Kaltim.
“Dengan pengembangan sentra-sentra pertanian dan holtikultura di daerah, ke depan kita tidak lagi ketergantungan dengan daerah lain di luar Kaltim terkait pasokan kebutuhan komoditi,” katanya saat memimpin rapat koordinasi Pj kepala daerah se-Indonesia sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi secara virtual di Jakarta Senin, (30/10/2023) lalu.
“Hal itu juga dapat menurunkan inflasi kita di Kaltim,” lanjut Akmal Malik.
Sedangkan upaya mengendalikan inflasi, ia melanjutkan, presiden meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus turun ke lapangan. Tujuannya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.
“Pentingnya kita menjaga dan mengendalikan inflasi di daerah, Presiden Joko Widodo meminta agar TPID yang sudah dibentuk baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota turun ke lapangan untuk mengecek dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Akmal menyatakan bahwa Presiden Jokowi sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Gubernur Kaltim sebelumnya Isran Noor. Terutama saat mendampingi kepala negara melakukan peninjauan Pasar Merdeka Samarinda pada bulan September lalu.
“Presiden menyampaikan terus lakukan hal-hal baik seperti ini agar inflasi di Kaltim, baik di Samarinda maupun di daerah lainnya. Bisa dikendalikan dengan baik melalui kolaborasi dan sinergi dinas terkait lainnya dalam menjaga stok dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok,” tegasnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menambahkan, setiap daerah di Kaltim memiliki potensi dan keunggulan kewilayahannya masing-masing. Namun, potensi itu memerlukan dukungan kebijakan para kepala daerah.
