Kukar, infosatu.co – Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi terbukti memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Keberhasilan ini terlihat dari perkembangan ekonomi di sejumlah kawasan, seperti Tenggarong Seberang dan Sebulu, yang kini lebih maju dibandingkan sebelumnya.
“Di Kukar ini sudah terlihat jelas bagaimana transmigrasi memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pembangunan. Tenggarong Seberang, Sebulu, dan daerah lainnya adalah contoh nyata,” ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, saat ditemui di Ruang Rapat Sekda Kukar, Senin, 17 Maret 2025.
Menurutnya, keberhasilan transmigrasi di Kukar tidak lepas dari peran Kementerian Transmigrasi yang terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit berkembang. Program ini dinilai telah membuka akses ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam rapat koordinasi virtual yang digelar hari ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan bahwa sejak awal, transmigrasi memiliki dampak signifikan terhadap distribusi penduduk di Indonesia.
Lebih dari 2,1 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa telah direlokasi, mengurangi kepadatan di Pulau Jawa hingga 7 persen.
“Program ini telah menciptakan 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, dan 116 ibu kota kabupaten serta provinsi, termasuk di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa pendekatan kuantitatif dalam transmigrasi sering kali dianggap hanya memindahkan masalah sosial. Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi kini mengadopsi paradigma baru yang lebih berfokus pada penciptaan ekonomi kawasan berbasis industrialisasi.
“Kami akan fokus pada penciptaan ekonomi yang produktif, bukan sekadar memindahkan penduduk,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah menyiapkan lima program utama dalam kebijakan transmigrasi baru.
Pertama, Trans Tuntas, yang memastikan kepastian hukum atas lahan. Kedua, Transmigrasi Lokal, yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
“Transmigrasi lokal ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Ketiga, Transmigrasi Patriot, yang melibatkan generasi muda dalam pendampingan masyarakat transmigran. Keempat, Transmigrasi Karya Nusantara, yang memperluas lapangan kerja ke sektor perkebunan, peternakan, pariwisata, dan kesehatan. Terakhir, Transmigrasi Gotong Royong, yang berfokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang telah ada.
Iftitah menekankan bahwa permasalahan utama dalam transmigrasi masih berkutat pada kepemilikan lahan, legalitas hak, konflik agraria, serta ketidaksesuaian dengan tata ruang.
“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (Adv)
