Kukar, Infosatu.co – Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 Perihal Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengamanatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk menerima tugas perbantuan pencegahan stunting.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar) Adinur mengatakan amanat tersebut telah dijalankan oleh DPPKB Kukar dengan membentuk TPK di setiap desa dan kelurahan.
“Pendampingan keluarga di setiap desa kelurahan sudah berjalan walaupun belum optimal,” tuturnya.
TPK itu jelas Adinur, terdiri dari bidan, kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan kader Keluarga Berencana.
“Jadi mereka mendampingi dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga yang punya balita,” ujarnya.
Di kabupaten Kukar terdapat 80.020 keluarga yang berisiko stunting.
“Bukan stunting tetapi berisiko. Yang berisiko itu terdiri dari keluarga yang ada ibu menyusui, ibu hamil dan ada kepala keluarga yang tidak punya penghasilan. Itu yang harus didampingi,”jelasnya.
Pencegahan stunting tidak hanya difokuskan kepada sasaran bayi atau balita dan keluarga yang berisiko, tetapi termasuk sanitasi lingkungan dan perilaku hidup bersih.
“Ada keluarga yang tidak punya sanitasi yang baik, tidak punya jamban ini berisiko. Jadi kita tangani. Kita mencegah lebih baik dari pada mengobati,” tutur Adinur.
Upaya Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) ini, tambah Adinur, tidak terlepas dari peran pemerintah desa, karena sesuai regulasi Permendes, desa diamatkan untuk melakukan kegiatan pencegahan stunting.
“Sehingga di desa ada kegiatan rembuk stunting, ada pemberian makanan tambahan bagi balita di setiap posyandu,” imbuhnya.
Adinur berharap, kegiatan-kegiatan di desa yang berkaitan dengan pencegahan stunting terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai komitmen KP2S yang telah disepakati bersama.
