Samarinda, infosatu.co – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (6/4/2022) sore.
Aksi tersebut mengusung tiga tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan PPN serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Aksi mahasiswa diwarnai penutupan jalan dengan membakar dua ban, sebagai reaksi karena massa unjuk rasa tidak diperbolehkan memasuki rumah rakyat di Jalan MT Haryono tersebut.
Arya Yudhistira, juru bicara aksi mahasiswa tersebut mengatakan, gerakan ini merupakan aksi lanjutan dengan mengajak mahasiswa dan elemen masyarakat untuk terlibat hari ini.
“Kami membawa tiga poin tuntutan secara nasional, di antaranya menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan PPN serta menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024,” ungkapnya.
Alasan Aliansi Mahakam menolak kenaikan BBM dan PPN ini karena dirasa sangat tidak relevan, mengingat kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi belum maksimal.
“Kenaikan ini tidak bisa diterima masyarakat. Saya yakin poin pertama serta kedua itu anggarannya malah masuk ke dalam penundaan Pemilu 2024 dan masa perpanjangan jabatan presiden,” jelasnya.
Sedangkan poin ketiga jelas Arya, di Pasal 7 Amandemen UU 1945 tertuang bahwa Presiden RI hanya diberikan masa jabatan hingga dua periode.
“Masa jabatan presiden dan wakil presiden ini hanya satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan masa jabatan yang sama, sesudah itu tidak dapat dipilih kembali,” tegasnya.
Menurutnya, penundaan pemilu berpotensi mencoreng muka bangsa karena ingkar pada komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi.
Selain itu, penundaan pemilu berarti menunda regenerasi kepemimpinan. Padahal seharusnya, regenerasi ini harus terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang dan berpotensi membuka praktik korupsi.
Regulasi yang disahkan pemerintah sangat tidak relevan dengan kondisi rakyat yang sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Ketua DPRD Kaltim bisa menemui Aliansi Mahakam untuk bisa berdialog serta berdiskusi terkait persoalan tiga poin tuntutan yang dibawa.
“Kami berharap DPRD Kaltim mempunyai sikap secara tegas terhadap persoalan poin tuntutan yang kami bawa,” harapnya.
Namun ketika pihak DPRD tidak menerima permintaan Aliansi Mahakam dan tidak menyatakan sikap yang jelas, maka ia menegaskan akan melanjutkan dan melibatkan lebih banyak massa pada aksi selanjutnya.
“DPRD itu salah satu wadah aspirasi masyarakat, namun ketika tidak direalisasikan maka kami akan melakukan aksi lanjutan dan melibatkan massa lebih banyak lagi daripada hari ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli yang langsung turun memantau aksi unjuk rasa tersebut menerangkan bahwa aksi pada hari ini bisa ditertibkan dengan aman dan berakhir kondusif.
“Alhamdulillah hasilnya baik-baik saja semua tertib, personil yang diturunkan nggak banyak, secukupnya saja yang penting semuanya damai,” bebernya.
