infosatu.co
DPRD KALTIM

Tiyo Soroti Jalan Rusak di Tanah Datar dan Makroman

Nidya Listiyono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim dalam agenda Rapat Paripurna VII Tahun 2021 di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (29/3/2021) siang. (foto: Sukri)

Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyoroti kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, kerusakan ini menimbulkan kemacetan di daerah tersebut.

Suasana Rapat Paripurna VII Tahun 2021 di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (29/3/2021)

Selain itu saat hujan mengguyur menyebabkan banjir lumpur. Ini dapat membahayakan masyarakat ataupun pengendara motor yang melintas.

“Saya memperhatikan beberapa infrastruktur di beberapa ruas jalan provinsi, kalau saya lihat dari Bandara APT Pranoto menuju Bontang itu sangat parah luar biasa,” ungkap Tiyo sapaan akrabnya di sela-sela berlangsungnya Rapat Paripurna VII Tahun 2021 di Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (29/3/2021).

Tiyo pun sudah membuktikan dan mengecek parahnya jalan di Desa Tanah Datar ini pada Sabtu dan Minggu lalu saat melintas. Bahkan katanya, macet bisa sampai 30 menit.

“Kemarin saya ke sana macetnya bisa sampai setengah jam, memang rusaknya itu parah,” ucap politikus Golkar ini menjelaskan pada Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Tidak hanya jalan di Desa Tanah Datar saja yang ia soroti, ia juga menyoroti jalan provinsi arah Samarinda ke Makroman. Ia menyampaikan bahwa jalan provinsi di situ sampai ada yang mau putus.

“Jalan di sana sampai ada yang mau putus, itu jalan arah ke Makroman. Terakhir jalan di Sebulu juga tolong segera ditindaklanjuti. Mohon izin dinas terkait agar bisa mengecek secara langsung dan segera action untuk melakukan perbaikan,” kata Tiyo.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam keterangan persnya. (foto: Santos)

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menanggapi jalan poros di Desa Tanah Datar yang keadaannya rusak parah. Menurutnya, ini merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Tentang infrastruktur ini persoalannya sama dengan jalan tambang. Ini bukan soal jalannya, masalah tambang sehingga kewenangannya ditarik ke pusat. Kita sudah sampaikan bahwa ini lah masalahnya, semua ditarik ke pusat. Mestinya bisa menjadi catatan penting, supaya pusat mendeklarasikan harusnya otonomi daerah itu dikembalikan seperti dulu,” terang Hadi Mulyadi saat ditemui awak media. (editor: irfan)

Related posts

Jalan Tering–Ujoh Bilang Jadi Solusi Isolasi Mahakam Ulu

adinda

Syarifatul: Pemindahan Upacara HUT RI Rugikan Citra IKN Sebagai Calon Pusat Pemerintahan

Adi Rizki Ramadhan

Yeni Eviliana Dorong Pemerintah Perkuat Ekosistem Industri Digital di Kalimantan Timur

Martinus

You cannot copy content of this page