Balikpapan, infosatu.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberi arahan kepada gubernur se-Indonesia dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) 2023 di Balikpapan.
Pertama, terkait kapasitas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ia meminta agar para gubernur bisa mengayomi bupati dan wali kota di daerah masing-masing untuk dapat menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan.
Ia menegaskan, hal itu penting untuk mencegah terjadinya konflik yang langsung melibatkan pusat. Misal, bupati dan wali kota yang berkonflik melapor kepada menteri atau bahkan presiden.
“Akan menjadi poin bagus jika setiap gubernur mampu menyelesaikan masalah-masalah politik, pemerintahan dan sosial yang berkembang di daerah tanpa harus membawanya ke ranah pusat apalagi ke presiden,” kata Tito di Balikpapan,” Kamis (23/2/2023).
Lanjut Tito, arahan kedua adalah meminta para gubernur juga harus mampu mengendalikan inflasi. Ia menginginkan para gubernur bisa melakukan pertemuan secara regular bersama wali kota dan bupati untuk mengevaluasi perkembangan harga-harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan.
“Evaluasi regular ini mungkin satu bulan sekali atau tiga bulan sekali. Selanjutnya, untuk kabupaten dan kota yang berhasil melakukan pengendalian inflasi dengan baik, saya sarankan agar provinsi memberikan reward bagi daerah-daerah tersebut dalam bentuk tambahan bantuan keuangan,” sarannya.
Arahan terakhir, yaitu tentang pengendalian kemiskinan ekstrem. Ia mengingatkan pentingnya pemetaan data yang akurat, lengkap dan komprehensif dari desa hingga tingkat provinsi.
“Data harus lengkap mulai dari desa sampai kecamatan, kabupaten dan kota. Data itu lalu direkap di provinsi, sehingga akan lebih mudah dipetakan daerah-daerah mana atau desa-desa mana yang memang mengalami kemiskinan ekstrem,” pesannya.
Lanjut Tito, data-data itu kemudian akan diintegrasikan ke pusat untuk lebih memudahkan dalam pemberian bantuan karena pusat juga memiliki banyak program untuk penanganan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Ia menambahkan, pemerintah memiliki banyak instrumen untuk penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Salah satunya bisa dilakukan dengan bantuan langsung individu by name by address atau intervensi langsung baik kepada keluarga maupun individu di kantong-kantong kemiskinan.
“Data detail ini akan menjadi kunci,” pesan Tito.
