Bontang, infosatu.co – Komisi III DPRD Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait sarana dan prasarana serta titik banjir di Bontang Kuala RT 2, Senin (31/8/2020).
Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Samad bahwa Bontang Kuala merupakan salah satu destinasi wisata Kota Taman yang menjadi tujuan para wisatawan. Namun sayangnya daerah ini kerap tergenang air ketika hujan turun maupun air pasang.
“Salah satu hambatan para pengunjung yang ingin ke Bontang Kuala yaitu ketika air laut naik kurang lebih 60 centimeter yang menghambat mereka bersantai-santai di sana. Kita perlu mempercepat pembangunan agar wisatawan tidak terganggu ketika ingin berkunjung ke Bontang,” jelasnya.
Hal itu dilakukan agar pengunjung yang pergi ke tempat wisata tersebut bisa nyaman menikmati keindahan Bontang Kuala. Menurut Samad, wisatawan ke sana pastinya karena ingin mengetahui dan bersantai di Bontang Kuala.
“Ini merupakan jalan utama yang mana kita ketahui setiap tahunnya ada 3-4 kali naiknya air laut. Kita lihat sendiri kondisi trotoar di sini terbongkar karena ombak air laut yang tidak tertampung. Pastinya aliran air juga harus kita perbaiki,” paparnya.
Lebih jauh, ia mengaku bahwa pihak Komisi III sudah membahas permasalahan ini ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim di Balikpapan. Bahkan dalam waktu dekat ini pihak BBPJN akan meninjau langsung ke lapangan.
“Jelas akan memakan biaya yang cukup besar. Mungkin kita bisa menggunakan bantuan APBN karena ini sudah masuk jalan akses nasional,” katanya kepada infosatu.co.
Menurutnya, peningkatan jalan di Bontang Kuala harus dipercepat agar memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung.
“Solusinya dengan peninggian jalan. Saya lihat kondisi yang ada dengan naiknya air laut, setidaknya jalan ini ditinggikan sekitar 40-50 centimeter. Insyaallah tidak akan ada lagi air yang naik ke jalan, mudahan bisa direalisasikan secepatnya,” ulasnya.
Disinggung terkait kapan akan direalisasikan. Ia menjawab tidak mungkin di tahun 2020 ini karena mepet. Sebab harus memperjuangkannya ke BBPJN.
“Kedua harus diperjuangkan APBN ke Kementerian PU. Kemungkinan bisa targetnya di tahun 2021. Mudah-mudahan rekan-rekan dewan khususnya di Komisi III dan PUPR bisa sama-sama memperjuangkan demi kepentingan kita semua,” tutupnya. (Editor: Irfan)
