Samarinda, infosatu.co – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menidaklanjuti aspirasi mahasiswa yang beberapa waktu lalu melakukan aksi di depan Kantor DPRD Samarinda.
Salah satu yang menjadi tuntunan mahasiswa saat aksi adalah penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda. DPRD pun melakukan rapat dengan menghadirkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
Organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang terkait perlu ikut campur tangan. OPD itu antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sebagainya.
“Jadi penanganan kemiskinan tidak hanya di Dinas Sosial, melainkan juga ada kerja sama dengan OPD lain. Tidak hanya terfokus pada Dinsos saja,” kata Sri Puji, Senin (18/3/2024).
Berdasarkan data Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), kemiskinan terbagi dalam tiga desil. Pertama, kategori sangat miskin, kedua miskin, dan ketiga rentan miskin.
Sementara, warga miskin ekstrem di Kota Samarinda tercatat sebanyak 1.232 kepala keluarga (KK). Dibandingkan dengan stiker penandaan yang dicetak, jumlah tersebut lebih sedikit 97 dari tanda 1.329 KK.
“Ternyata ada penolakan dari beberapa warga (yang akan ditempel stiker miskin) sehingga tinggal 1.232 KK dan 6.000 jiwa,” jelasnya.
Dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan, pihak Pemkot Samarinda telah menjalankan sejumlah program. Bantuan bagi siswa dari keluarga miskin, subsidi BPJS, pemberian sembako, bantuan sosial dan subsidi air telah dijalankan.
Tak hanya itu, pada tahun 2024 Pemkot Samarinda akan memberikan bantuan Rp300 ribu selama 10 bulan untuk 1.329 KK. Rencananya, bantuan itu akan diluncurkan pada bulan Mei mendatang.
“Kalau bicara tentang penanganan dan penanggulangan ekstrem ada tiga, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan kantong kemiskinan,” pungkasnya.
