Kukar, infosatu.co – Tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti workshop musyawarah kerja nasional oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada ID).
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Prama Sanur Beach, Bali sejak 31 Oktober 2023 hingga 1 November 2023. Tim Diskominfo Kukar dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda Urusan SDKP Hermawan.
Menurutnya, ada sejumlah narasumber terkemuka dalam industri penyiaran yang dihadirkan dalam workshop tersebut. Materi yang dibahas tentang tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) di era transformasi digital.
“Workshop ini menyajikan pandangan yang mendalam dari sejumlah narasumber terkemuka dalam industri penyiaran, termasuk Wakil Sekjen 1 Indonesia Persada ID Rita Triana. Serta, Head of Creative Production Indonesia Indokator Santika Saraswati Pribadi,” tutur Hermawan, Kamis (2/11/2023).
Para pemateri tersebut memaparkan tentang tantangan dan perubahan dalam sistem penyiaran Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang telah terdisrupsi oleh perkembangan digital.
“Saat ini, semua lembaga penyiaran termasuk LPPL telah bergerak menuju layanan digital seperti siaran streaming, media sosial, dan aplikasi bergerak. Ini bukan hanya untuk mempertahankan audiens digital yang semakin besar, tetapi juga untuk menjaga relevansi LPPL di masa depan,” ujarnya.
Untuk itu, LPPL membutuhkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Namun, proses untuk mendapatkannya dinyatakan lebih rumit dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta.
“Selain harus melalui prosedur panjang seperti lembaga penyiaran komersial, LPPL juga harus mengikuti langkah awal pembuatan peraturan daerah sebelum mendapatkan IPP,” sebut Hermawan.
Sementara, lembaga penyiaran swasta dinilai lebih mudah mendapatkan IPP. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu terlibat dalam mengatasi masalah struktural dalam bentuk perundangan dan regulasi yang ada.
Apalagi, keberadaan LPPL memiliki nilai strategis dalam mendukung sistem demokrasi di tingkat lokal. Terutama di tengah politik desentralisasi yang dianut oleh pemerintahan Indonesia saat ini.
Selain itu, LPPL memiliki peran penting dalam merajut identitas Indonesia. Sebab, LPPL menjadi rujukan utama bagi masyarakat lokal mencari informasi yang terpercaya di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi.
Adapun LPPL di Kukar berupa radio pemerintah kabupaten yang berperan sebagai jembatan komunikasi interaktif. Hal ini untuk membangun konektivitas hati dan pikiran sebagai satu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Workshop ini menjadi penting bagi Diskominfo Kabupaten Kukar untuk bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat peran LPPL dalam mendukung ketahanan informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam era digital ini,” tandasnya. (Adv)
