Samarinda, infosatu.co – Zairin Zain yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kaltim periode 2022-2026 memberikan klarifikasi terkait Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang digelar Forum Olahraga Kalimantan Timur (Forkot).
Ia juga membenarkan bahwa jadwal Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Kaltim sudah ditetapkan sekitar tanggal 22 Februari 2022.
“Kita membuat sendiri karena insiden yang terjadi saat Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) lalu. Mungkin kita tidak berani lagi masuk ke dalam kegiatan itu, khawatir akan terulang lagi. Sehingga kita mencari jalan keluar dan melaksanakan Musorprov pada hari ini,” bebernya di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/2/2022).
Ditanya para wartawan apakah Musorprov ini bisa disebut KONI, Zairin menegaskan bahwa yang dipilih pada hari ini merupakan Ketua KONI Kaltim.
“Ya, yang dipilih ini kan Ketua KONI Kaltim di Musorprov. Di sini panitia tidak menyebut Musprov Kaltim, melainkan Musorprov,” tegasnya.
Para pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga (cabor) yang hadir pada hari ini kata Zairin, telah sepakat memilih dirinya sebagai Ketua KONI Kaltim. Bahkan Musorprov ini digelar atas saran cabor yang ada di kubu Zairin Zain.
“Mereka takut berbenturan lagi, walau tanggal 22 Februari nanti mereka tetap menghadiri Musprov Kaltim. Cabor yang mendukung ini tetap ada di posisi kita meskipun menghadiri Musprov Kaltim,” ujarnya.
Terkait dualisme KONI, Zairin menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan KONI Pusat dan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kaltim menyediakan dana.
“Terserah pemerintah, karena duit itu ditentukan pemerintah. Artinya sama saja seperti OPD-OPD, pemerintah memberikan anggaran,” jelasnya.
Kemudian untuk pelantikan Zairin Zain sebagai Ketua KONI Kaltim, pria kelahiran Tenggarong itu menerangkan bahwa biasanya pelantikan itu dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat.
“Biasanya yang melantik itu Ketua Umum Pusat atas rekomendasi Gubernur Kaltim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pelantikan belum tahu kapan karena kita menunggu persetujuan pusat dulu,” terangnya. (Editor: Dani)
