Samarinda, indosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Hotel Mercure, Selasa (20/2/2024).
Acara bertajuk “Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing” ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Sri mengatakan bahwa konsultasi publik RKPD merupakan kegiatan reguler yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Salah satu tujuannya, mengapresiasi seluruh jajaran yang hadir untuk memberikan serapan ide serta gagasan kreatif dalam kegiatan tersebut.
“RKPD ini adalah penguatan, karena di dalamnya ada ide dan gagasan yang mewakili masyarakat Kaltim. Kita harus melihat prioritas penanganan apa yang paling dibutuhkan oleh Kaltim dalam jangka pendek, menengah, dan panjang pada tahun 2025,” jelasnya.
Ia menyampaikan, kondisi Kaltim pada 2024 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemicunya karena kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia (IPH) di Kaltim menduduki posisi tiga besar secara nasional, di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta,” kata Sri
Dengan IPH yang tinggi, kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim juga harus memiliki tingkat daya saing yang andal. Sebab, IPH harus beriringan dengan SDM daya saing. Oleh karena itu isu ini sangat penting untuk diangkat dalam RKPD.
Selain itu, pada tahun 2023 Kaltim dapat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas nasional yaitu sebesar 6,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kaltim.
Meski demikian, menurut Sri permasalahan tentang infrastruktur masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kaltim.
“Infrastruktur ini masih jadi tantangan, Kaltim punya sumber daya tapi akses untuk menujunya masih sulit. Pemerataan pembangunan dan distribusi budaya juga masih jadi persoalan,” ungkap Sekda Kaltim.
Sri berharap konsultasi publik RKPD tersebut dapat merumuskan Kaltim sebagai penggerak ekonomi nusantara dan pembangunan yang berkeadilan.
“Konsultasi publik menjadi ruang untuk kita bersinergi, berkolaborasi, dan kepentingan untuk masyarakat Kaltim yang akan beriringan dengan IKN,” tutupnya.
