Samarinda, infosatu.co – Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, tidak membuat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) lengah.
Di balik apresiasi terhadap Pemprov Kaltim, DPRD menekankan pentingnya menindaklanjuti 27 temuan dan 63 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa tindak lanjut ini tidak boleh ditunda.
Terlebih, proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim saat ini sedang berlangsung dan harus disesuaikan dengan rekomendasi dari hasil audit BPK.
“Tentu sebelumnya kita perlu apresiasi atas raihan Pemprov Kaltim dengan predikat WTP ke-12 ini. Tapi kita juga tidak boleh abai, karena ada 27 catatan dan 63 rekomendasi yang harus segera direkonsiliasi,” kata Agus saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat, 23 Mei 2025.
Ia menyebut, sesuai dengan ketentuan, seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 60 hari kerja sejak penyerahan LHP dilakukan oleh BPK.
“Rekomendasinya baru diterima, dan sekarang LKPJ Gubernur Kaltim sedang dalam proses penyelesaian. Tentu ini harus disesuaikan agar prosesnya berjalan sinkron,” tambahnya.
Agus juga mengingatkan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil audit agar tidak ada temuan yang berulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Kalau tidak diselesaikan, bisa berulang lagi tahun depan. Itu yang harus kita hindari,” tegasnya.
Ia menggarisbawahi peran pengawasan DPRD sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP perlu dijadikan pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola dan memastikan rekomendasi tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Semua ini untuk kebaikan tata kelola kita, agar semakin transparan, efisien, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Agus.
