Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) mengklaim terus memperkuat berbagai program pelayanan publik sepanjang 2025.
Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, menyebut berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada ribuan siswa.
Selain itu, ratusan tenaga pendidik juga mendapatkan dukungan perangkat teknologi untuk menunjang proses pembelajaran.
Transformasi digital di lingkungan pendidikan turut dipercepat melalui penyediaan perangkat pembelajaran seperti papan tulis pintar dan tablet di sejumlah sekolah.
“Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus mendukung penguatan sumber daya manusia di Kota Bontang,” ujarnya.
Hal itu disampaikan saat menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Senin, 30 Maret 2026.
Pada sektor kesehatan, Pemerintah Kota Bontang juga mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen, sehingga seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga diperkuat melalui program Gercep Zero Stunting, yang menyasar keluarga berisiko stunting, balita, hingga remaja putri.
Selain pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dukungan terhadap UMKM diwujudkan melalui program Kredit Bontang Kreatif yang memberikan akses pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil.
Program tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekonomi berbasis lingkungan melalui penguatan gerakan bank sampah di berbagai wilayah.
Berbagai program sosial lainnya juga dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di antaranya peningkatan insentif bagi penggiat keagamaan serta perlindungan jaminan sosial bagi pengurus RT.
Pemerintah Kota Bontang menilai penguatan layanan publik di berbagai sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya. (Adv)
