Samarinda, infosatu.co – Pemborosan anggaran dan tumpang tindih program pembangunan masih menjadi masalah laten di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyebutkan akar persoalan ini adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sejak tahap perencanaan.
Menurut politisi asal daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu, selama ini program-program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Sudah begitu, tanpa penyelarasan yang berdampak pada kurang efisiennya penggunaan dana APBD.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ujar Syarifatul, Senin, 26 Mei 2025.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengusulkan agar rapat koordinasi (rakor) antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Provinsi dijadikan agenda tetap dan dilakukan secara berkala.
Menurutnya, rakor seperti ini penting untuk menghindari duplikasi program dan memastikan setiap kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia menambahkan, dengan prediksi penurunan anggaran fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, efisiensi dalam perencanaan menjadi semakin vital.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Syarifatul juga mengingatkan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program-program unggulan Pemprov Kaltim seperti ‘gratis pol’ dan ‘jos pol’.
Ia menilai sinergi lintas sektor akan memperkuat implementasi program agar tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tegasnya.
Ia berharap Pemprov dan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi lintas daerah.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
