Samarinda, infosatu.co – Keputusan pemerintah pusat untuk kembali memusatkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 2025 menuai kritik dari anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV Syarifatul Sya’diah, legislator dari Partai Golkar, menilai kebijakan ini melemahkan simbolisme Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan negara yang baru.
“IKN sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, semestinya upacara kenegaraan seperti ini tetap digelar di sana. Kenapa harus dipindahkan ke Jakarta lagi?” kata Syarifatul saat ditemui di Samarinda, Senin, 28 Juli 2025.
Menurutnya, upacara kemerdekaan bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momen simbolik yang kuat untuk mempertegas legitimasi IKN di mata publik nasional dan internasional.
Ia menilai keputusan ini sebagai langkah mundur dalam upaya pemerintah memperkuat peran strategis Kalimantan Timur dalam peta pembangunan nasional.
“Ini bukan hanya soal seremoni. Tapi soal konsistensi komitmen. Kegiatan nasional seperti ini seharusnya bisa memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi Kaltim, apalagi dalam masa transisi pemerintahan ke IKN,” tambahnya.
Syarifatul juga menyayangkan bahwa keputusan ini seolah menunjukkan keraguan pemerintah terhadap kesiapan IKN.
Padahal menurutnya, berbagai elemen strategis sudah bisa dimaksimalkan untuk menyukseskan pelaksanaan upacara di lokasi ibu kota baru.
“Kalau kita hanya membangun jalan dan gedung, tapi simbol-simbol kenegaraan tetap di Jakarta, maka transisi ibu kota hanya sebatas fisik, tidak menyentuh aspek substansialnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan kebijakan konstitusional yang harus diikuti dengan pemindahan pusat aktivitas pemerintahan, termasuk pelaksanaan upacara kenegaraan.
Langkah-langkah simbolik, menurutnya, memiliki dampak besar dalam memperkuat narasi publik tentang kehadiran dan peran IKN.
“Momentum HUT RI ini harusnya dimanfaatkan untuk menegaskan eksistensi IKN sebagai pusat kedaulatan negara. Ini kesempatan untuk memperkenalkan wajah baru Indonesia kepada dunia,” ungkapnya.
Pemerintah pusat sebelumnya telah mengumumkan bahwa peringatan HUT ke-80 RI akan digelar di Jakarta, dengan pertimbangan teknis dan kesiapan infrastruktur.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meluncurkan logo dan tema peringatan pada 23 Juli 2025.
Meski demikian, Syarifatul tetap berharap bahwa tahun-tahun mendatang, kegiatan serupa bisa digelar secara penuh di IKN sebagai bagian dari agenda kenegaraan berkelanjutan.
“Kita ingin tahun depan bisa kembali dilaksanakan di IKN, bahkan seterusnya. Jangan sampai pemindahan ibu kota ini kehilangan makna strategisnya,” pungkasnya.
