Bontang, infosatu.co – Anggota Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Sutarmin menilai aset-aset yang belum jelas status lahannya di Pemkot Bontang harus ditangani.
Sehingga Politikus Gerinda itu menyarankan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) membentuk tim untuk penyelesaian legalitas tanah.
“Bagian aset ini memang harus dibantu dalam bentuk tim. Kalau hanya aset-aset ini saya rasa tidak akan selesai. Memang harus ada niatan dari pemerintah terkait persoalan tanah-tanah ini,” ungkapnya saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi lll,Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait dengan pembangunan Terminal Bus di Kota Bontang di Sekretariat Dewan, Senin (8/8/2022).
Ia menambahkan, terkait persoalan terminal kilometer 6 yang saat ini sudah masuk proses pelimpahan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D) di provinsi, pihaknya meminta bagian aset untuk aktif dalam mempertanyakan kelanjutannya.
“Kalau kita hanya diam saja dan menunggu saya rasa itu akan lama. Jadi bagian aset yang harus lebih aktif dalam berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Katim,” tuturnya.
Sutarmin pun berharap, Pemkot Bontang melalui dinas yang terkait agar serius menangani persoalan ini, sebab sangat disayangkan jika anggaran yang digelontorkan hilang lantaran terkendala status lahan di Terminal Bus Bontang.
“Permintaan kita persoalan Terminal ini sangat penting karena pintu masuk Bontang setelah Tugu Selamat Datang. Mohon dari pihak pertanahan gimana caranya agar legalitas tanahnya segera jelas terkait permintaan Pemprov agar segera terwujudkan,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Irwansyah mengatakan, saat ini status tanah terminal kilometer 6 sudah sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Bontang. Alan tetapi, hingga saat ini belum ada Perintah Surat Berita Acara (PAST) dari provinsi.
“Memang masih ada bebrapa aset yang belum terselesaikan oleh mereka dan sekarang ini pengurusan aset pemerintah ini sangat dipermudah terkait sertifikasi dalam tata cara pendaftarannya tapi aspek spesialitasnya tentu ada,” pungkasnya.
