Samarinda, infosatu.co – Kepulangan Supardi ke Kalimantan Timur (Kaltim) menandai babak baru dalam penguatan supremasi hukum di provinsi ini.
Setelah pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kaltim pada 2020, kini ia resmi kembali sebagai Kepala Kejaksaan Kaltim.
Ia menggantikan Iman Wijaya setelah dilantik langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Proses pelantikan Supardi, bersamaan dalam prosesi pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan pejabat Eselon II Kejaksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025 lalu.
Kembalinya Supardi ini disambut hangat oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam acara temu kenal dan ramah tamah di Samarinda pada Rabu, 23 Juli 2025 malam, di Oda Etam Komplek Kantor Gubernur Jalan Gajah Madah Samarinda.
Dalam sambutannya, Gubernur Harum sapaan akrab Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa kehadiran Supardi bukan hanya sebagai pengganti pejabat lama, melainkan sosok yang telah akrab dengan dinamika Kaltim dan kini datang dengan bekal pengalaman nasional.
Supardi sebelumnya menjabat sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI dan dikenal luas sebagai jaksa pemberantas korupsi ketika menjadi Direktur Penyidikan Jampidsus tahun 2021.
“Kami menyampaikan selamat datang kembali dan selamat bertugas kepada Pak Supardi. Beliau bukan orang baru di Kalimantan Timur. Kami meyakini Kejati Kaltim akan semakin kokoh dan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan pembangunan,” ujar Rudy Mas’ud dihadapan para undangan yang hadir.
Gubernur Kaltim, menegaskan bahwa peran Kejati sangat strategis dalam mengawasi investasi dan proyek-proyek strategis nasional, terlebih Kaltim kini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Ia berharap Supardi mampu memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan menjadi bagian dari solusi terhadap konflik agraria maupun persoalan lingkungan yang masih terjadi.
“Kita semua ingin PAD kita meningkat. Tapi hari ini banyak yang mangkir dari kewajiban pajaknya, termasuk dari sektor tambang dan sawit. Saya butuh tangan dingin Kejati untuk bantu meningkatkan penerimaan daerah,” kata Harum menekankan.
Rudy Mas’ud juga memaparkan kondisi fiskal Kaltim yang kompleks, di mana dari total APBD sekitar Rp20 triliun, hanya sekitar Rp3 triliun yang tersisa untuk pembangunan setelah dikurangi belanja wajib dan distribusi ke kabupaten/kota.
Ia menilai penguatan sinergi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) sangat penting untuk menghadirkan pemerintahan yang adil dan bersih dari penyimpangan hukum.
“Kita butuh sinergi kuat antara Pemprov, Kejati, Polda, dan semua pihak agar Kalimantan Timur tak hanya menjadi etalase pembangunan, tapi juga punya fondasi hukum yang kokoh,” ujarnya.
Supardi sendiri dalam sambutannya menyatakan kesiapannya untuk membangun sinergi yang kuat bersama Pemprov dan Forkopimda.
Ia menegaskan Kejati Kaltim akan terus bekerja profesional dan adaptif dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum.
“Kami siap mengawal program pembangunan Kalimantan Timur, termasuk pengawasan terhadap proyek strategis dan penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan,” tegas Supardi.
Ia juga mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltim dan menyatakan bahwa kembali ke Kaltim adalah sebuah kehormatan tersendiri.
“Saya merasa kembali ke rumah yang pernah saya tinggalkan. Kali ini dengan amanah yang lebih besar dan semangat yang lebih kuat untuk mengabdi,” tutupnya.
Dengan kehadiran kembali Supardi sebagai Kajati Kaltim, harapan besar mengemuka agar penegakan hukum di provinsi ini berjalan semakin efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat dan akuntabel.
Gubernur Rudy Mas’ud mengakhiri sambutannya dengan harapan kuat terhadap peran Kejati Kaltim dalam membenahi sistem hukum dan mendukung pembangunan daerah secara adil dan transparan.
“Semoga Pak Kajati diberikan kekuatan, keteguhan, dan keberanian dalam menjalankan amanah yang sangat mulia,”harapnya.
“Kita percaya, dengan soliditas Forkopimda yang kuat, Kalimantan Timur akan tumbuh sebagai daerah yang berdaulat, bermartabat, dan bersih dari penyimpangan hukum,” pungkasnya.
