Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap kondisi jalan provinsi yang semakin memprihatinkan, terutama menjelang musim hujan yang diprediksi akan memperparah tingkat kerusakan.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2025, yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin, 19 Mei 2025.
Subandi menjelaskan bahwa RDP kali ini difokuskan untuk membahas berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis, yang dihadapi oleh UPTD II dalam melaksanakan tugas pemeliharaan infrastruktur di wilayah tanggung jawabnya.
Yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Lebih lanjut, Subandi menekankan bahwa perbaikan jalan perlu dilakukan secara kondisional agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menyusun program jangka panjang untuk perbaikan yang bersifat permanen.
Menurutnya, pendekatan semacam ini merupakan solusi tengah yang realistis, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini.
“Jadi kami duduk bersama UPTD II Samarinda untuk menggali permasalahan lapangan yang mereka hadapi, terutama dalam hal teknis dan anggaran,” ujar Subandi.
Salah satu persoalan krusial yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah keterbatasan anggaran.
Dari total anggaran sebesar Rp28 miliar yang dikelola oleh UPTD Wilayah II, sekitar Rp10 miliar di antaranya digunakan hanya untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Sisa anggaran yang tinggal sekitar Rp18 miliar harus dibagi untuk pemeliharaan infrastruktur di tiga kabupaten sekaligus.
“Angka ini sangat jauh dari cukup jika kita berbicara tentang pemeliharaan jalan lintas kabupaten. Akibatnya, banyak kerusakan jalan yang tidak bisa ditangani secara menyeluruh,” terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Tak hanya soal dana, kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan teknis. UPTD II dilaporkan kerap mengalami kekurangan alat berat seperti ekskavator dan peralatan pendukung lainnya.
Bahkan, dalam banyak kasus, alat harus dipinjam dari wilayah lain atau digunakan secara bergantian.
Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas dan kecepatan pengerjaan lapangan.
“Banyak pekerjaan yang akhirnya dilakukan secara swa kelola. Padahal seharusnya, bila ada penunjukan resmi, pekerjaan bisa lebih cepat dan terstruktur,” tambahnya.
Subandi menegaskan bahwa solusi paling realistis adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan.
Dengan anggaran yang lebih memadai, kata dia, UPTD akan memiliki kapasitas lebih besar untuk merespons berbagai laporan kerusakan jalan yang masuk dari masyarakat.
“Kita tidak bisa menunggu rusak total baru bertindak. Terlebih saat musim hujan, jalan yang rusak akan semakin parah dan berisiko bagi pengguna. Maka peningkatan anggaran adalah langkah penting yang harus diperjuangkan bersama,” tandasnya.
Ia juga menyatakan komitmen DPRD Kalimantan Timur untuk mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur yang baik, menurut Subandi, tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian di berbagai daerah.
Subandi juga menyoroti proyek pembangunan Jalan Ring Road IV yang digadang-gadang akan menghubungkan Samarinda dengan Bandara APT Pranoto melalui kawasan Bayur dan Batu Besaung.
Proyek ini dinilai sangat penting karena berpotensi besar mengurangi kemacetan lalu lintas di jalur utama menuju bandara.
Namun, meski proses pembebasan lahan telah rampung, proyek tersebut belum dapat dilanjutkan akibat efisiensi anggaran dan pergeseran prioritas program pembangunan daerah.
“Kalau ini bisa jalan, maka konektivitas antarwilayah akan meningkat pesat. Tapi realitanya masih tertahan karena pertimbangan anggaran,” ungkap Subandi.
Selain Ring Road IV, perhatian juga diarahkan pada kondisi Jalan H.A.M Rifaddin, jalur penting yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Kutai Kartanegara dan Balikpapan.
Menurutnya, jalur ini membutuhkan penanganan segera karena berperan vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan logistik lintas kabupaten/kota.
Tak hanya infrastruktur antarwilayah, Subandi juga menanggapi keluhan masyarakat di kawasan Loa Bakung, khususnya terkait lalu lintas truk-truk bertonase besar yang melintasi Jalan Jakarta.
Keberadaan kendaraan berat tersebut dinilai membahayakan keselamatan warga dan merusak jalan lingkungan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar kendaraan besar dialihkan melalui jalur alternatif seperti Jalan M. Said dan Ring Road.
Dengan begitu, keamanan dan kenyamanan warga dapat lebih terjamin.
“Kami ingin keselamatan warga tetap jadi prioritas. Pengalihan jalur ini adalah langkah sederhana yang bisa memberi dampak besar,” ujarnya.
Terkait jalan-jalan yang berstatus sebagai jalan nasional, Subandi menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
Langkah ini dilakukan agar penanganan jalan nasional yang rusak juga mendapat perhatian segera dari instansi terkait.
“Komunikasi intens terus kami bangun dengan BBPJN agar ada keselarasan program antara pusat dan daerah,” pungkasnya.
