Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi mengapresiasi pencapaian Kota Tepian yang meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada 18 April 2023 lalu.
Meskipun kata Subandi ada berbagai hal yang menjadi catatan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, salah satunya BPK mengharapkan Pemkot Samarinda dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dalam memungut retribusi tidak lagi menggunakan sistem yang bersifat manual, tapi beralih ke sistem digital.
“Seperti alat tapping box yang selama ini sudah pernah dijalankan tetapi termasuk tidak jalan dengan alasan alat wajib pajak itu rusak. Harus ada solusi, selama ini argumentasi pemerintah daerah alat tapping box rusak dan akhirnya sistemnya manual,” ungkapnya di DPRD Samarinda, Jumat (28/4/2023).
Subandi yakin rekomendasi BPK tersebut bertujuan untuk meningkatan PAD. Dia optimis jika Pemerintah Kota Samarinda dapat mewujudkan perbaikan itu maka peningkatan PAD secara signifikan akan lebih mudah dicapai.
“Jangan lagi ada cash karena sudah terbukti di beberapa kota besar yang memaksimalkan penggunaan alat seperti itu grafik PAD-nya naik dengan signifikan,” tuturnya.
Dengan penggunaan yang tidak manual tersebut, maka optimis Pemkot Samarinda mampu mencapai PAD hingga Rp1 triliun di tahun 2024.
“Saya yakin dan optimis hal itu mampu dilampaui kalau sumber-sumber PAD dapat digarap dengan baik,” tandasnya.
